Pemprov Papua Barat Daya Evaluasi Program MBG, Menu Makanan Jadi Sorotan

RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tenaga ahli gizi guna meningkatkan kualitas layanan bagi penerima manfaat.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait menu makanan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan gizi maupun selera para penerima manfaat.

"Hari ini kami mengundang seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi perkembangan SPPG di Kota Sorong, mendengarkan berbagai kendala di lapangan, sekaligus memperbarui data pelaksanaan Program MBG di Papua Barat Daya," ujar Ahmad Nausrau di Sorong, Senin 29 Juni 2026.

Menurut dia, saat ini terdapat 21 SPPG yang telah beroperasi di Papua Barat Daya, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap persiapan dan ada yang dihentikan sementara (suspend) untuk perbaikan.

Program MBG telah menjangkau lebih dari 79 ribu peserta didik dan sekitar 50 ribu penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan pasokan bahan pangan lokal seperti sayuran, buah-buahan, telur, dan daging ayam. Akibatnya, sebagian kebutuhan pangan masih harus didatangkan dari luar daerah.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya variasi menu makanan yang disajikan dan memicu kejenuhan di kalangan peserta didik karena menu yang disiapkan cenderung berulang.

Selain itu, proses pendataan penerima manfaat juga masih menjadi tantangan. Sejumlah sekolah belum menyerahkan data peserta didik secara lengkap, termasuk Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang menjadi salah satu syarat dalam program tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagian masyarakat masih enggan menyerahkan dokumen kependudukan karena khawatir data pribadi mereka disalahgunakan. "Padahal data tersebut diperlukan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan sasaran program," kata Ahmad.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.