DLH Raja Ampat Soroti Ancaman Limbah dan Sampah terhadap Ekosistem Laut

RRI.CO.ID, Sorong – Keindahan alam Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya aktivitas manusia dan kunjungan wisatawan yang berdampak pada lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik mengatakan secara umum kondisi lingkungan di Raja Ampat masih terjaga dengan baik. Namun meningkatnya aktivitas pariwisata dan pertumbuhan penduduk mulai memberikan tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.

Menurutnya, persoalan sampah menjadi salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi pemerintah daerah. Selain sampah yang dihasilkan masyarakat lokal, banyak sampah yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah dan bermuara di perairan Raja Ampat.

"Raja Ampat memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga sampah yang ditemukan di laut tidak hanya berasal dari daerah ini, tetapi juga bisa datang dari berbagai wilayah lain yang terbawa arus laut," ujarnya saat dialog Sorong menyapa, kamis 11 Juni 2026.

Adam menjelaskan, selain sampah plastik yang terlihat di permukaan, DLH Raja Ampat juga menyoroti ancaman pencemaran yang tidak terlihat secara langsung, yakni meningkatnya kandungan nitrogen dan bakteri yang berasal dari aktivitas manusia.

Kondisi tersebut dipicu oleh sistem sanitasi sejumlah penginapan, homestay, dan resort yang dibangun di kawasan pesisir maupun di atas laut. Limbah domestik yang tidak dikelola secara optimal berpotensi masuk ke laut dan memengaruhi kualitas ekosistem perairan.

Akibatnya, sejumlah kawasan yang sebelumnya memiliki terumbu karang sehat kini mulai mengalami perubahan. Karang yang dulunya hidup dan berwarna-warni mulai tertutup lumut akibat meningkatnya kandungan nutrien di perairan.

"Kami melihat ada perubahan pada beberapa lokasi penyelaman dan snorkeling. Karang yang sebelumnya sehat mulai tertutup lumut dan sebagian mengalami penurunan kualitas akibat tekanan lingkungan," katanya.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah berencana mendorong lahirnya berbagai regulasi dan kebijakan yang lebih kuat untuk melindungi lingkungan dari dampak aktivitas pariwisata dan pembangunan di wilayah pesisir.