ADRA dan Pemkot Sorong Susun Strategi Khusus Lindungi Warga saat Konflik Sosial

RRI.CO.ID, Sorong – Proses penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Konflik Sosial Kota Sorong terus berlanjut. Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 Juni 2026 di Kota Sorong, peserta memfokuskan pembahasan pada pengintegrasian prinsip-prinsip standar inti kemanusiaan atau Core Humanitarian Standard (CHS) ke dalam dokumen rencana kontingensi.

Project Officer ADRA Indonesia, Keliopas Moay menjelaskan bahwa pada pertemuan sebelumnya, peserta telah menyusun kerangka dan struktur dasar dokumen. Pada pertemuan kali ini, fokus pembahasan diarahkan pada aspek kemanusiaan agar dokumen yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat terjadi konflik sosial.

"Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas struktur dokumennya, kali ini kita fokus pada prinsip-prinsip kemanusiaan atau Core Humanitarian Standard yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen rencana kontingensi," jelasnya.

Menurutnya, prinsip utama dalam CHS adalah memastikan setiap respons yang dilakukan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. Karena itu, seluruh proses perencanaan harus mempertimbangkan perlindungan, partisipasi, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dalam situasi darurat.

Selain membahas CHS, peserta juga akan mendalami mekanisme kajian cepat atau joint assessment, penyusunan laporan harian kejadian, serta pengelolaan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan konflik sosial.

Hasil dari kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi instansi terkait, dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat saat terjadi kondisi darurat.

"Semua pihak harus terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan. Data tersebut akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan," tutupnya.