Kejaksaan Negeri Sorong Teken MoU dengan Pemkab Sorong untuk Bidang Datun

RRI.CO.ID, Aimas - Sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta pengoptimalan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), Pemerintah Kabupaten Sorong melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sorong dalam hal Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding ) tersebut, bertempat di Ballroom Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, 4 Juni 2026.

Kesepakatan bersama ini dimulai dari aspek rencana dan aspek tata kelola administrasi serta pertanggungjawaban, berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak penandatanganan MoU.

Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frenkie Son,SH.,MH, mengatakan, kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum dan tata negara.

"MoU ini merupakan payung hukum bagi kejaksaan dalam memberikan bantuan litigasi maupun non litigasi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong, apabila suatu saat mereka digugat, ataupun menggugat khususnya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)," kata Frenkie.

Kajari menambahkan, ketika mereka menghadapi suatu masalah dan ingin meminta pendapat dalam hal mengambil suatu keputusan, tentunya kejaksaan akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dalam hal pelaksanaannya pasti ditemukan hambatan yang ada sehingga dapat menggangu fungsi pelayanan pemerintah daerah.

"Kami harap dengan adanya nota kesepakatan ini dapat membangun sinergi serta saling mendukung, sehingga dapat melengkapi satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Kajari.

Sementara kegiatan penandatanganan MoU ini, selain dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frenkie Son dan Bupati Kabupaten Sorong Johny Kamuru serta Wakil Bupati Sorong, Sutejo, turut hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Silfanus Rotua Simanullang, Plt. sekda, staff ahli bupati, para Kepala OPD, Kasubsi Datun, Kasubsi Timkum serta tim Staff Kejari Sorong dan pegawai pemda Kabupaten Sorong.