RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga menerapkan skema prioritas berdasarkan jenis usaha yang dinilai masih langka dan memiliki peluang berkembang di masyarakat.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Salmon Kambuaya, mengatakan bahwa bantuan modal usaha yang mulai berjalan sejak 2025 lebih difokuskan kepada sektor-sektor usaha yang belum banyak digeluti masyarakat.

“Kalau usaha seperti penjualan sayur, pinang, dan usaha sejenis jumlahnya sudah cukup banyak. Karena itu kami prioritaskan dulu jenis usaha yang masih baru dan masih langka,” kata Salmon Kambuaya.

Ia menjelaskan beberapa usaha yang menjadi perhatian antara lain bengkel, usaha produksi makanan tertentu, serta berbagai jenis usaha produktif yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar yang lebih luas.

Selain menentukan prioritas penerima, pemerintah juga menerapkan besaran bantuan yang berbeda sesuai dengan jenis dan kebutuhan usaha yang diajukan.

Meski program telah berjalan sejak tahun lalu, salmon mengakui belum melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak bantuan tersebut. Hal itu karena sebagian besar bantuan baru disalurkan pada tahun 2025.

“Untuk sekarang kami belum melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh karena bantuan baru diberikan tahun kemarin. Setelah tahap kedua penyaluran bantuan selesai, baru akan dilakukan evaluasi untuk melihat perkembangan usaha para penerima,” ujarnya.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, berharap dapat mengukur efektivitas program serta memastikan bantuan modal usaha benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Papua Barat.