RRI.CO.ID, Sorong - Perkumpulan Tanimbar Duan Lolat (PTDL) Provinsi Papua Barat Daya didorong menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, George Japsenang saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I dan Musyawarah Pimpinan Cabang (MPC) I PTDL Papua Barat Daya di Hotel Mariat Kota Sorong, Sabtu, 23 Mei 2026.

Menurut George, organisasi paguyuban memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung pembangunan daerah.

“Kegiatan ini bukan sekadar agenda organisasi semata, tetapi memiliki makna penting sebagai ruang konsolidasi, evaluasi, dan perumusan arah gerak organisasi ke depan,” ujarnya.

George mengatakan, Papua Barat Daya merupakan rumah bersama yang dibangun oleh keberagaman suku, budaya, bahasa, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan.

Ia menilai masyarakat Tanimbar telah menjadi bagian penting dalam pembangunan Papua Barat Daya, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Nilai kekeluargaan, gotong royong, menghormati adat, dan semangat persatuan masyarakat Tanimbar merupakan modal sosial yang sangat kuat untuk menjaga keharmonisan di tengah masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, George juga menyoroti situasi keamanan di Kota Sorong yang belakangan sering terganggu akibat aksi palang jalan, pembakaran ban, hingga gangguan fasilitas umum setelah terjadi kasus kriminal maupun kecelakaan lalu lintas.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi paguyuban.

“Situasi keamanan di Kota Sorong ini tidak serta-merta menjadi tanggung jawab Kapolsek, Kapolres, Kapolda atau Danrem, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua,” ucap George.

Ia mengungkapkan, Kesbangpol Papua Barat Daya akan menggelar dialog kebangsaan pada 1 Juni mendatang bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila dengan melibatkan seluruh organisasi paguyuban dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.

George berharap forum tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan keamanan yang terjadi di Kota Sorong.

Selain itu, George juga menyinggung persoalan dualisme kepengurusan sejumlah organisasi kemasyarakatan di Papua Barat Daya. Ia berharap PTDL tetap solid dan tidak mengalami perpecahan kepengurusan.

“Saya berharap organisasi ini hanya satu saja yang kita andalkan. Tidak ada dua atau tiga kepengurusan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda dan MPC I PTDL Papua Barat Daya, Selfy Walun mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempererat persaudaraan masyarakat Tanimbar sekaligus menyusun program kerja strategis organisasi.

“Tujuan utama dari kegiatan ini melaksanakan amanat organisasi, menyusun dan menetapkan program kerja strategis, dan mempererat konsolidasi masyarakat Tanimbar di Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan itu diikuti sebanyak 164 peserta yang terdiri dari pengurus daerah dan perwakilan kampung Tanimbar di Papua Barat Daya.

Rakerda dan MPC I PTDL Papua Barat Daya turut dihadiri Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalau, anggota DPR Papua Barat Daya Robby Wanma, unsur pimpinan TNI/Polri Papua Barat Daya, serta Kepala LPP RRI Sorong Djery Moriolkosu.