RRI.CO.ID, Sorong - Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun, termasuk kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah atau pendidikan anak usia dini (PAUD).

Hal itu disampaikan Ahmad Nausrau saat membuka kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Terkait Kebijakan 1 Tahun Prasekolah dan Persiapan Apresiasi Bunda PAUD Kabupaten/Kota dan Provinsi se-Papua Barat Daya yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kamis, 25 Mei 2026.

Menurut Ahmad Nausrau, pendidikan usia dini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anak di Papua Barat Daya memperoleh akses pendidikan yang layak sejak dini, termasuk anak-anak yang berada di wilayah kampung dan pelosok daerah.

“Iya, pertama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh program belajar 13 tahun dan pendidikan prasekolah atau pendidikan usia dini. Ini menjadi penting sekali karena melalui program ini kita ingin memastikan bahwa di seluruh pelosok Papua Barat Daya, di setiap kampung di mana ada anak, harus di situ ada pendidikan PAUD-nya,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah provinsi siap memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam pengembangan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD hingga SMA.

Namun demikian, Ahmad Nausrau mengingatkan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan mulai dari TK hingga SMA berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota, sehingga diperlukan kolaborasi bersama untuk memperluas layanan pendidikan di Papua Barat Daya.

“Tentu Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan support penuh kepada para bupati, walikota, instansi-instansi teknis di tingkat kabupaten/kota, karena memang kewenangan untuk mengurus pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA ini ada di bawah pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap memberikan dukungan yang diperlukan agar seluruh anak di Papua Barat Daya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dimulai sejak usia dini.

“Karena itu Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap memberikan support, dukungan yang diperlukan untuk memastikan agar seluruh anak-anak Papua Barat Daya harus mendapatkan pendidikan yang layak, yang dimulai dari pendidikan usia dini atau prasekolah ini,” ucapnya.