RRI.CO.ID - Sorong : Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi momentum penting bagi penataan ulang arah kebijakan ekonomi di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong. Data yang akurat dinilai menjadi kunci utama dalam merumuskan strategi pembangunan yang tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom dari Universitas Victory (Unvic) Sorong, Dr. Yalmin Tindake dalam dialog di RRI Sorong menekankan, data SE 2026 sangat krusial sebagai fondasi kebijakan ekonomi daerah. Menurutnya, pemetaan ulang ini sangat mendesak, terutama untuk melihat lanskap usaha pasca-pandemi yang mengubah dinamika Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara masif.

"Pandemi beberapa tahun lalu telah mengubah peta jalan bisnis lokal. Banyak UMKM yang gulung tikar, namun tidak sedikit pula yang bertransformasi ke arah digital atau melahirkan model bisnis baru. Di sinilah pentingnya SE 2026 untuk memotret realitas tersebut," ujar Dr. Yalmin saat diwawancarai, Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal maupun program bantuan pemerintah daerah tidak akan efektif jika masih menggunakan data lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan saat ini.

Ajakan untuk Jujur dan Kooperatif

Demi suksesnya agenda nasional sepuluh tahunan ini, Dr. Yalmin mengajak seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku wirausaha lokal di Sorong untuk bersikap terbuka terhadap petugas sensus.

Ia mengimbau agar para pelaku usaha bersikap kooperatif dan memberikan data yang jujur demi pertumbuhan ekonomi Sorong yang lebih terarah.

"Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas pemerintah atau BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama. Jika data yang diberikan akurat, maka program insentif, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur ekonomi ke depan akan benar-benar menjawab kebutuhan riil pelaku usaha di Sorong," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh aktivitas ekonomi—kecuali sektor pertanian—sebagai landasan penyusunan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah.