RRI.CO.ID, Mimika, Sorong - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pemerintah daerah di Tanah Papua tidak hanya bertanggung jawab melayani Orang Asli Papua (OAP), tetapi juga seluruh warga negara Indonesia yang hidup dan menetap di Papua.

Hal tersebut disampaikan dalam yang bertajuk Forum Koordinasi Stategis Percepatan Pembangunan Papua Penguatan Implementasi Kebijakan Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin 11 hingga 12 Mei 2026 ini menghadirkan kementerian dan lembaga, gubernur, DPRD, serta para pemangku kebijakan strategis untuk membahas arah pembangunan Papua ke depan.

Menurut Elisa, pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa diskriminasi, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun program bantuan pemerintah lainnya.

“Kami di Papua Barat Daya tidak hanya urus Orang Asli Papua. Ada juga warga negara Indonesia lain yang lahir, besar, dan hidup di Papua,” kata Elisa.

Ia menilai masyarakat non-OAP yang telah lama tinggal di Papua juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah daerah.

“Masa mereka kita abaikan dalam pelayanan kesehatan, rujukan, pendidikan, atau beasiswa? Tidak mungkin,” ujarnya.

Elisa mengatakan kondisi sosial masyarakat Papua yang heterogen turut memengaruhi pengalokasian anggaran daerah, termasuk dalam program jaminan kesehatan dan bantuan pendidikan.

“Karena datanya sudah bercampur semua, ini juga membuat daerah sering diperdebatkan dalam pengalokasian biaya-biaya,” katanya.

Karena itu, Elisa berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi riil masyarakat Papua dalam menyusun formula penganggaran.

“Nanti formula penganggaran itu harus benar-benar melihat kondisi masyarakat yang ada di Papua,” ucapnya.