RRI.CO.ID, Jakarta-Sorong– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik pada Paritrana Award 2025.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan bagi pekerja formal maupun informal di wilayah Papua Barat Daya.

“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya, kami mengucapkan terima kasih atas suksesnya penyelenggaraan Paritrana Award,” ujar Elisa dalam pernyataannya usai menerima penghargaan di Plaza BP Jamsostek, Jumat 8 Mei 2026.

Menurut Elisa, Pemprov Papua Barat Daya memandang program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai hal penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pekerja, termasuk pekerja nonformal yang selama ini rentan terhadap risiko kerja.

Komitmen tersebut, lanjutnya, diwujudkan melalui penerbitan Pergub Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat Daya.

Ia menyebut, hingga saat ini program tersebut telah memberikan perlindungan kepada sekitar 77.500 pekerja di Papua Barat Daya dari berbagai risiko selama bekerja.

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja di Papua Barat Daya agar semakin banyak pekerja yang mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Elisa juga mengajak seluruh pekerja maupun pemberi kerja untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan kepatuhan pembayaran iuran.

Menurutnya, lima program perlindungan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat saat bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sebelumnya, Papua Barat Daya menerima penghargaan kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Paritrana Award 2025 bersama Banten dan Kalimantan Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.