RRI.CO.ID, Sorong – Masyarakat Hukum Adat (MHA) Malaumkarta Raya kembali melaksanakan prosesi adat pembukaan Egek di Pantai Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Senin 4 Mei 2026. Tradisi sakral tersebut menjadi simbol dimulainya kembali pemanfaatan hasil laut setelah sebelumnya ditutup melalui aturan adat selama periode tertentu.

Prosesi pembukaan dipimpin oleh para tetua adat Suku Moi dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), mitra pembangunan, serta masyarakat adat setempat.

Egek merupakan sistem konservasi tradisional warisan leluhur masyarakat Moi yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan hutan. Dalam praktiknya, masyarakat adat menetapkan larangan mengambil hasil laut maupun satwa tertentu dalam jangka waktu tertentu agar sumber daya alam dapat berkembang kembali secara alami.

Ketua Perkumpulan Generasi Muda Malaumkarta, Torianus Kalami, mengatakan pembukaan Egek menandai diperbolehkannya masyarakat mengambil hasil laut yang sebelumnya dilindungi, seperti lobster, teripang, kerang, dan berbagai jenis siput laut. “Pemanfaatan hasil laut ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembangunan kampung, baik pembangunan fisik seperti gereja maupun kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat lainnya,” jelas Torianus.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong, Luhter Salamala, mewakili Bupati Sorong, Jhony Kamuru, memberikan apresiasi atas konsistensi masyarakat adat Malaumkarta dalam mempertahankan tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman.

Menurutnya, Egek bukan hanya bagian dari budaya masyarakat Moi, tetapi juga menjadi bentuk nyata pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. “Tradisi ini harus terus dijaga sebagai warisan budaya dan bentuk tanggung jawab kita terhadap alam. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi kerusakan lingkungan, tetapi wariskan sumber kehidupan bagi anak cucu di Tanah Malamoi,” ujarnya.

Pelaksanaan pembukaan Egek di Malaumkarta menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat mampu menjaga kelestarian alam melalui hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya.