RRI.CO.ID, Sorong – Upaya mitigasi bencana terus diperkuat oleh Basarnas Sorong mengingat wilayah Sorong Raya berada di zona rawan gempa akibat patahan aktif. Selain itu, potensi dampak tsunami dari wilayah sekitar juga menjadi perhatian serius meski Papua Barat Daya bukan zona utama.

Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan, (Basarnas) Sorong, Monce Bruri, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk menghadapi ancaman cuaca ekstrem. “Sosialisasi terus kami lakukan, baik terkait gempa bumi, cuaca ekstrem, maupun potensi tsunami. Ini sudah berjalan rutin hingga saat ini,” ujarnya.

Program sosialisasi Basarnas menyasar kalangan pelajar sebagai langkah awal membangun budaya sadar bencana. Edukasi diberikan mulai dari tingkat TK, PAUD hingga sekolah dasar.

Program ini akan diperluas melalui kegiatan pemasarakatan kepada masyarakat umum, terutama di wilayah yang dinilai rawan bencana. Lokasi rawan tersebut telah dipetakan oleh BNPB sebagai dasar penentuan prioritas program.

Basarnas juga berencana membentuk tenaga relawan berbasis masyarakat. Relawan ini akan berasal dari pemuda setempat yang tidak terikat organisasi, namun telah dibekali kemampuan dasar penanganan bencana. “Mereka ini nantinya menjadi kepanjangan tangan kami di lapangan. Bisa membantu evakuasi hingga menyampaikan informasi saat terjadi bencana,” jelas Monce.

Saat ini, Basarnas Sorong memiliki sekitar 97 personel. Jumlah tersebut dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah Papua Barat Daya.

Monce menjelaskan Basarnas tidak bekerja sendiri. Penanganan bencana dilakukan secara terpadu bersama berbagai pihak, termasuk BNPB serta unsur TNI dan Polri yang selalu siap siaga. “Kami bekerja secara tim. Dukungan dari TNI dan Polri selalu siap kapan saja dibutuhkan,” katanya.

Sebagai langkah awal, Basarnas akan menjadikan sejumlah wilayah di Sorong sebagai percontohan program, di antaranya Kampung Baru, Tanjung Kasuari, dan Rufei. Jika program berjalan baik, maka akan diperluas ke distrik lain hingga menjangkau seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Monce menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar saat dibutuhkan. “Yang terpenting adalah kesiapan dan koordinasi. Ketika diperlukan, semua sudah siap untuk bergerak,” pungkas