RRI.CO.ID, Sorong - Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, melakukan kunjungan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Jumat, 24 April 2026, guna memastikan percepatan realisasi dana Otonomi Khusus (Otsus).

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Asisten I Setda Provinsi Papua Barat Daya, Suardi Thamal, Kepala Inspektorat, Djasmaniar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Halasson F. Sinurat, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Novianto Zulkarnain, dengan fokus pada OPD pengelola dana Otsus.

Adapun OPD yang dikunjungi pada hari Jumat, meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Nakertrans & ESDM), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Lingkungan Hidup.

“Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Kepala Badan Keuangan, Ibu Inspektur, lalu Asisten I melakukan tur ke OPD-OPD, terutama yang pengelola dana Otsus, untuk memastikan para pimpinan OPD ini harus bergerak cepat,” ujar Ahmad Nausrau.

Ia menjelaskan, dana Otsus memiliki mekanisme penyaluran secara bertahap atau termin, sehingga diperlukan kesiapan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan demikian, realisasi anggaran dapat berjalan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Karena dana Otsus ini ada terminnya, sehingga kita berharap prosesnya harus berjalan on the track dan realisasinya segera dilaksanakan, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat langsung,” katanya.

Menurutnya, dana Otsus merupakan salah satu sumber terbesar dalam struktur APBD Papua Barat Daya. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, Ahmad Nausrau juga mengingatkan seluruh OPD untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun. Ia menilai, adanya SILPA menunjukkan belum optimalnya kinerja dalam merealisasikan anggaran.

“Kita minta para pimpinan OPD dan seluruh staf untuk mempercepat realisasi dana Otsus, sehingga di akhir tahun tidak boleh lagi ada SILPA. Kalau ada SILPA, berarti kerja kita tidak maksimal,” tegasnya.

Wakil Gubernur menambahkan, kunjungan ke OPD akan terus dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan program serta memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal di seluruh perangkat daerah.

“Ini bagian dari tugas saya sebagai Wakil Gubernur dalam pengawasan, agar OPD bisa berjalan maksimal,” ujar Wakil Gubernur.