RRI.CO.ID, Sorong – Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat untuk membangun 100 unit rumah layak huni bagi masyarakat adat di Raja Ampat.

Permohonan tersebut secara khusus ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan melakukan kunjungan ke Raja Ampat hari ini (22 April 2026) . Senator Paul berharap pembangunan rumah tersebut dapat menjadi kado bagi masyarakat setempat.

“Kami memohon dukungan pemerintah pusat, khususnya Bapak Wakil Presiden, agar pembangunan 100 unit rumah bagi masyarakat adat Raja Ampat dapat segera direalisasikan,” ujar Paul dalam keterangannya.

Paul Finsen Mayor menjelaskan keluarga besar Mayor telah menyerahkan sekitar 6 hektare tanah adat yang berlokasi di Kota Waisrae sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pembangunan tersebut.

“Tanah adat seluas 6 hektare telah kami serahkan kepada pemerintah. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat,” jelasnya.

Menurut Paul, pembangunan rumah layak huni ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat.

“Kami berharap ini bisa menjadi simbol perhatian pemerintah dan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden,” tambahnya.

Paul menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Barat Daya, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil seperti Raja Ampat. Fokus pembangunan, kata dia, harus mencakup peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adat.

“Kami membawa suara masyarakat. Harapannya, pemerintah pusat dapat menindaklanjuti ini sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan di Papua,” tegasnya.

Senator Paul juga berharap kunjungan Wakil Presiden ke Raja Ampat dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan 100 unit rumah tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Papua Barat Daya.