RRI.CO.ID, Sorong — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan pentingnya pelaksanaan Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya saat membuka kegiatan rakor yang digelar di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu 22 April 2026. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, jajaran pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan bahwa rekonsiliasi SILPA bukan sekadar proses administratif, melainkan memiliki nilai strategis dalam memastikan seluruh data keuangan daerah tersaji secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Rekonsiliasi ini bukan hanya mencocokkan angka, tetapi memastikan bahwa seluruh data penerimaan, penggunaan, hingga sisa anggaran, khususnya dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, benar-benar sinkron dan valid,” ujarnya.

Ia menekankan, bagi daerah di Tanah Papua, termasuk Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru, pengelolaan dana otonomi khusus memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.

Menurutnya, hasil rekonsiliasi SILPA akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara teliti dan tuntas.

Lebih lanjut, ia menyebut forum rakor ini memiliki tiga tujuan utama, yakni menyamakan persepsi antar pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi kendala teknis dan administratif, serta meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan ke depan.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan data, membahas kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar pengelolaan keuangan semakin efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya disebut masih terus berproses dalam memperkuat sistem kelembagaan dan tata kelola fiskal. Oleh karena itu, pelaksanaan rakor ini dinilai sangat membantu dalam meningkatkan kualitas data dan memperkuat sinergi antar pemerintah.

Pj Sekda juga mengingatkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, tidak hanya terbatas pada instansi pengelola keuangan.

Ia meminta seluruh peserta mengikuti rakor secara serius dan terbuka, sehingga menghasilkan data yang final dan dapat dijadikan rujukan bersama dalam pengambilan kebijakan.

Di akhir sambutannya, Pj Sekda menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, atas dukungan dan pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk di wilayah Papua.

Ia berharap kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan kesepahaman yang kuat guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.