RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong adanya perluasan manfaat layanan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya terkait pembiayaan transportasi bagi pasien rujukan.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, mengungkapkan bahwa selama ini skema JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan masih berfokus pada pembiayaan layanan medis, sementara kebutuhan transportasi pasien belum sepenuhnya terakomodasi.

“Selama ini yang diakomodir itu layanan kesehatannya saja. Kalau untuk tiket atau transportasi rujukan, itu belum. Padahal tidak semua pasien yang dirujuk mampu membiayai perjalanan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap menjadi kendala di lapangan. Tidak sedikit pasien yang telah mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan, namun akhirnya tidak melanjutkan pengobatan karena keterbatasan biaya perjalanan.

“Ada banyak pasien yang sudah dapat rujukan, tapi karena tidak mampu bayar tiket, akhirnya tidak berangkat dan tetap tinggal di tempat. Ini tentu sangat disayangkan,” tambahnya.

Elisa Kambu berharap ke depan ada kebijakan yang memungkinkan minimal satu tiket perjalanan bagi pasien rujukan dapat ditanggung, meskipun untuk pendamping masih menjadi tanggung jawab keluarga.

“Harapan kami, kalau bisa minimal satu tiket untuk pasien itu bisa diakomodir. Pendamping mungkin tetap dari keluarga,” jelasnya.

Sementara itu, terkait evaluasi capaian kepesertaan JKN di daerah, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, menilai progres yang ada sudah cukup baik. Tingkat kepesertaan di wilayah Papua Barat Daya disebut telah mendekati angka universal coverage.

“Secara umum sudah bagus. Rata-rata sudah di atas 90 persen, bahkan mendekati 98 persen. Hanya tinggal sedikit yang belum terakomodir,” ungkapnya.

Elisa mengungkapkan beberapa wilayah seperti Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Maybrat masih memiliki sisa penduduk yang belum terdaftar, termasuk dari kalangan aparat kampung.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pendaftaran agar seluruh masyarakat dapat terlindungi dalam program JKN.

“Ini akan terus kita dorong supaya seluruh masyarakat bisa ter-cover,” tutupnya.

Dengan capaian kepesertaan yang tinggi, pemerintah daerah kini menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan akses layanan, termasuk menjawab tantangan geografis yang menjadi kendala utama di wilayah Papua.