RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, mengatakan bahwa pelaksanaan SPM merupakan amanat konstitusi dan regulasi yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, dasar penerapan SPM tidak hanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, tetapi juga Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“SPM ini adalah bentuk pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah kepada masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial,” ujarnya dalam wawancara, Senin 13 April 2026.

Yakob menjelaskan, sebagai daerah otonom baru, Papua Barat Daya telah menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan, mulai dari penyusunan hingga pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Hasilnya, Papua Barat Daya berhasil masuk dalam 6 provinsi terbaik secara nasional dalam penerapan SPM, bahkan meraih kategori tuntas paripurna.

“Dari 38 provinsi di Indonesia, baru tujuh yang mencapai kategori ini, dan Papua Barat Daya berada di peringkat keenam. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami,” kata Yakob Kareth.

Meski demikian, ia menegaskan capaian tersebut juga menjadi tantangan untuk terus melakukan pembenahan, khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pelayanan dasar.

Beberapa sektor utama yang menjadi fokus di antaranya pekerjaan umum, perumahan, kesehatan, pendidikan, kependudukan, serta sosial.

“Ini menjadi tantangan bagaimana kita terus meningkatkan kualitas pelayanan di OPD yang menyelenggarakan pelayanan dasar,” jelasnya.

Selain tingkat provinsi, capaian positif juga ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Seluruh daerah disebut telah mencapai nilai evaluasi tinggi, meski belum seluruhnya meraih kategori paripurna.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan peningkatan capaian ke level lebih tinggi, yakni paripurna award, melalui evaluasi berjenjang dan verifikasi lapangan.

“Kita akan terus berpacu dengan provinsi lain untuk mencapai paripurna award yang menjadi target nasional,” ujarnya.

Yakob kareth berharap kerja keras pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga jajaran OPD, dapat terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Harapan kami, kerja nyata yang sudah dilakukan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” tutup Yakob Kareth.