RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 dan Pendampingan Penginputan Triwulan Tahun 2026 di Aston Hotel Sorong, Senin 13 April 2026.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta dihadiri wali kota dan bupati se-Papua Barat Daya, Sekretaris Daerah Provinsi, pimpinan OPD pengampu SPM, dan tim penerapan SPM tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Workshop secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan serta pelaporan SPM.

Dalam sambutannya, Wagub Ahmad Nausrau menegaskan bahwa SPM merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sesuai amanat regulasi yang berlaku.

Dirinya mengapresiasi kinerja tim penerapan SPM dan seluruh pemangku kepentingan atas capaian tahun 2025 yang berhasil meraih kategori tuntas paripurna.

“Ini adalah hasil kerja sungguh-sungguh dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.

Ahmad Nausrau, menjelaskan bahwa capaian tersebut menjadi prestasi penting bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru yang masih dalam tahap pembangunan.

Ia menekankan bahwa sinergi antar pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perlindungan sosial.

“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Nausrau.

Ahmad Nausrau menegaskan, bahwa pelaksanaan dan pelaporan SPM tidak boleh dianggap sekadar formalitas administratif. Diperlukan keseriusan, komitmen, dan tanggung jawab agar implementasi SPM benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya mendorong pemerintah daerah yang belum optimal agar meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta memanfaatkan forum ini untuk belajar dan mencari solusi bersama,” tegasnya.

Melalui workshop ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan komitmen bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan SPM di seluruh wilayah Papua Barat Daya.