RRI.CO.ID, Sorong — Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat Daya menyoroti perlunya keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menyusul realisasi investasi yang masih jauh dari target.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Papua Barat Daya, Jumat 10 April 2026, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.

Ketua Pansus, Cartensz I.O. Malibela, mengatakan pengembangan KEK menjadi salah satu catatan penting karena hingga saat ini progresnya dinilai belum optimal.

“KEK ini menjadi perhatian kami. Upaya sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, tapi perlu langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan,” kata Malibela.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi, khususnya dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, agar pengembangan KEK tidak berjalan lambat.

“Kalau tidak didorong serius dan koordinasinya tidak kuat, ini bisa berdampak pada status KEK itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat strategis, terlebih Gubernur merupakan bagian dari Dewan KEK, sehingga dibutuhkan langkah yang lebih terarah.

Selain itu, Pansus juga menyoroti perlunya penguatan sistem pengelolaan KEK, termasuk opsi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau skema lain yang dinilai lebih efektif.

“Pengelolaannya harus diperkuat. Perlu ada model yang lebih jelas agar pengembangan KEK bisa berjalan lebih terarah,” kata Malibela.

Pansus juga mencatat capaian investasi yang belum sesuai harapan. Dari target di atas Rp1 triliun, realisasi saat ini baru sekitar Rp200 miliar.

“Target investasi besar, tapi realisasinya masih rendah. Ini yang menjadi catatan serius kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan langkah, baik dari sisi promosi, koordinasi, maupun kesiapan infrastruktur pendukung.

“Ini perlu percepatan, tidak bisa berjalan biasa-biasa saja. Harus ada langkah yang lebih fokus dan berkelanjutan,” kata Malibela.

Meski demikian, Pansus tetap mencatat sejumlah kinerja yang sudah berjalan baik dan meminta agar hal tersebut dipertahankan.

“Kinerja yang sudah baik tetap kita dorong untuk dipertahankan, tetapi yang belum optimal perlu segera diperbaiki,” ujarnya.

Pansus DPRP Papua Barat Daya akan merumuskan seluruh catatan tersebut sebagai bagian dari rekomendasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2025.