Pansus LKPJ DPRP PBD Bersama BPPKAD Optimalkan Perencanaan dan Serapan Anggaran

RRI.CO.ID, Sorong - Permasalahan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) di Provinsi Papua Barat Daya masih menjadi perhatian, meski secara umum mengalami penurunan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menilai akar persoalan terletak pada perencanaan program dan rendahnya serapan anggaran oleh OPD terkait.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Halasson F. Sinurat, mengatakan hingga saat ini data pasti jumlah SILPA masih terakumulasi dari tahun 2023 dan 2024, hal ini pastinya akan menjadi evaluasi terutama dalam hal perencanaan.

Saran tim pansus dan Komisi II DPRP PBD menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program di perangkat daerah. Perencanaan di tingkat OPD dinilai masih perlu diperkuat agar program dapat terealisasi sesuai target sehingga pentingnya perencanaan

Selain itu, faktor efisiensi anggaran dan penyesuaian kebijakan turut menyebabkan sejumlah kegiatan tidak berjalan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya serapan anggaran selama tahun berjalan.

Dalam pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2025 bersama DPRP, berbagai catatan lainnya juga disampaikan, mulai dari capaian program, output kegiatan, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Memang terdapat banyak hal yang menjadi catatan penting dari Dewan, dan hal tersebut akan kami tindak lanjuti, terutama pada aspek perencanaan dan peningkatan Pendapatan asli daerah” kata Halasson usai mengikuti pembahasan LKPJ bersama DPRP PBD pada Jumat 10 April 2026.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan akan melakukan pembenahan menyeluruh dengan menitikberatkan pada perencanaan yang lebih matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program tahun 2025 akan menjadi dasar dalam menyusun prioritas pembangunan tahun 2026.

“Perencanaan dan penyampaian pertanggungjawaban sebagai syarat salur ini menjadi penting untuk menentukan program prioritas di tahun 2026, dengan melihat capaian serta tingkat serapan program dan kegiatan di tahun 2025,” ucapnya.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan SILPA tahun selanjutnya sekaligus meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.