RRI.CO.ID, Sorong - Dinas Kehutanan Papua Barat Daya menggelar kegiatan evaluasi Kelompok Kerja (Pokja), Senin 30 Maret 2026, di Hotel Vega Sorong, guna percepatan perhutanan sosial sebagai upaya menghidupkan kembali peran strategis Pokja yang sempat vakum.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 90 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pendidikan, mitra pembangunan, organisasi non-pemerintah (NGO), hingga unit pelaksana teknis (UPT) di wilayah Papua Barat Daya.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, Julian Sarteis Sagrim, mengapresiasi kepada seluruh mitra pembangunan yang selama ini telah mendukung program perhutanan sosial bersama Balai Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan. “Perhutanan sosial sangat penting bagi masyarakat dan daerah karena membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan,” ujarnya.

Julian mengatakan Pokja Perhutanan Sosial sebelumnya telah dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) pada masa kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan dan berlaku selama dua tahun. Namun, setelah masa berlaku berakhir, aktivitas Pokja mengalami kevakuman. Pemerintah berupaya mereaktivasi kembali Pokja dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar program perhutanan sosial dapat berjalan lebih optimal.

Julian menjelaskan perhatian juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang telah memiliki izin namun belum melengkapi dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS), Rencana Kerja Usaha Perhutanan Sosial (RKUPS), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

“Dengan adanya Pokja ini, tanggung jawab perhutanan sosial tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi menjadi kerja bersama antara pemerintah, NGO, lembaga pendidikan, dan mitra pembangunan,” jelasnya.

Julian mengatakan kegiatan evaluasi akan digelar selama dua hari 30-31 Maret 2026. Kegiatan hari pertama difokuskan pada pembahasan dasar hukum, konsep, serta teori perhutanan sosial. Sementara pada hari kedua akan dilanjutkan dengan agenda pembentukan struktur Pokja dan pembahasan teknis pelaksanaan program.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya berharap melalui reaktivasi Pokja ini, implementasi perhutanan sosial di Papua Barat Daya dapat berjalan lebih terarah, kolaboratif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.