RRI.CO.ID, Sorong – Anggota DPD RI sekaligus Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Paul Finsen Mayor, secara tegas mendesak untuk pemerintah pusat mengaudit penggunaan dana otonomi khusus (Otsus). Ia mendorong agar seluruh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) di tanah Papua dipanggil menyusul banyaknya pertanyaan publik mengenai efektivitas anggaran otsus yang dinilai tidak berbanding lurus dengan penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi oleh orang asli Papua (OAP).

Senator PFM mempertanyakan mengapa dana Otsus dalam jumlah fantastis terus mengalir dan habis setiap tahun, namun persoalan kemanusiaan dan hak adat di Papua justru tidak kunjung selesai.

"MRP di setiap provinsi tampak absen dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pendamping, fasilitator, dan mediator antara masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan pihak pemerintah. Ketidakhadiran lembaga ini dalam krisis yang menimpa masyarakat adat menjadi tanda tanya besar mengenai ke mana arah penggunaan anggaran selama ini," kata Paul Finsen Mayor dalam siaran persnya, Sabtu, 21 Maret 2026.

Paul Finsen Mayor mengatakan bahwa Persoalan krusial seperti perampasan tanah adat, insiden penembakan, hingga nasib ratusan ribu pengungsi internal OAP yang terus terlunta-lunta dinilai sebagai bukti kegagalan MRP dalam mengawal amanat pembentukannya.

"Perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP adalah tugas mutlak dan mendasar dari MRP sejak awal berdiri. Jika masalah masyarakat adat tetap buntu sementara anggaran terus terserap habis, maka patut dicurigai adanya ketidakberesan dalam tata kelola keuangan lembaga tersebut," ungkapnya.

Senator PFM mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus. Serta meminta BPK RI bersikap transparan dan segera mengumumkan secara terbuka jika ditemukan adanya kerugian negara.

"Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat hanya habis digunakan untuk hal-hal yang tidak menyentuh akar persoalan di Papua," tegasnya.

Terkait hal ini Senator PFM meminta Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Otsus di tubuh MRP dianggap sebagai langkah kunci untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Papua.