RRI.CO.ID, Sorong – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) telah tersalurkan.

Pembayaran THR yang mencapai 100 persen ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pegawai tepat waktu.

Kepastian tersebut disampaikan Asisten II Setda Papua Barat Daya, Viktor Salossa, saat memimpin apel gabungan ASN di lingkup Pemprov Papua Barat Daya, Senin 16 Maret 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) atas kinerja yang dinilai optimal.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami memberikan apresiasi kepada BPPKAD yang telah menyelesaikan pembayaran THR 100 persen kepada ASN,” ujar Viktor.

Ia menjelaskan, pencairan THR tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap semangat kerja ASN, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang momen Lebaran.

Menurutnya, dengan terpenuhinya hak tersebut, ASN diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing.

“Ini menjadi motivasi bagi ASN agar tetap semangat bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain memastikan pembayaran THR, Viktor juga menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat Daya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Papua Barat Daya. Ia mengapresiasi seluruh jajaran OPD yang telah mendukung proses pemeriksaan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, para eselon III, eselon IV, serta seluruh staf yang telah mendukung proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ucap Viktor.

Ia menjelaskan, meskipun pemeriksaan yang dilakukan masih bersifat pendahuluan, proses tersebut telah berjalan dengan baik. Saat ini, pimpinan OPD masih dalam tahap pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan, termasuk e-SAKIP serta dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2025.

Selanjutnya, proses akan berlanjut ke tahap pemeriksaan terinci yang berkaitan langsung dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Viktor menekankan bahwa kelengkapan dokumen dari setiap OPD sangat menentukan kelancaran proses tersebut.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” tegasnya.

Ia menambahkan, percepatan penyelesaian proses pemeriksaan akan berdampak pada tahapan selanjutnya, termasuk percepatan pembahasan APBD Perubahan. Namun, hal itu sangat bergantung pada kesiapan dan kerja sama seluruh OPD.

Setelah audit LKPD selesai, tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan adalah penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. Untuk itu, Viktor mengajak seluruh OPD untuk terus berkolaborasi dan memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan baik.

Dengan tersalurkannya THR secara penuh dan berjalan baiknya proses pemeriksaan keuangan daerah, Pemprov Papua Barat Daya berharap kinerja ASN semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.