Bapperida Papua Barat Daya Finalisasi Dokumen RAD Penyandang Disabilitas

RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat Daya (Bapperida) memfinalisasi dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) sebagai dasar kebijakan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, Selasa 10 Maret 2026. Di hotel Memberamo, kota Sorong.

Penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pendampingan dari Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) dan Yayasan Bicara.

Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Bapperida Papua Barat Daya, Flora Kareth menyampaikan bahwa proses penyusunan dokumen RADPD berjalan dengan baik sejak tahap awal hingga memasuki tahap finalisasi.

“Kegiatan penyusunan RAD penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Bapperida dengan pendampingan dari teman-teman Skala dan juga Yayasan Bicara berjalan sangat baik sejak awal. Pendampingan yang diberikan luar biasa dan sangat membantu kami dalam melalui setiap tahapan perencanaan,” ujarnya.

flora mengatakan keberadaan dokumen RADPD nantinya akan menjadi acuan penting bagi organisasi perangkat daerah (OPD), dalam merancang program dan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas di Papua Barat Daya.

“Harapan kami ketika dokumen ini sudah rampung, maka OPD-OPD teknis dapat mengakomodasi berbagai program kebijakan yang secara khusus berpihak kepada penyandang disabilitas di Provinsi Papua Barat Daya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa dokumen tersebut juga akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kebijakan, terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran program yang mendukung kelompok disabilitas.

“Dokumen ini akan menjadi kekuatan dasar bagi kami untuk melakukan intervensi kepada OPD agar lebih memperhatikan alokasi anggaran dalam program-program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas,” tambahnya.

Terkait target penyelesaian dokumen, pihaknya menargetkan proses finalisasi dapat selesai dalam waktu dekat.

“Targetnya hari ini kita sudah berada pada tahap finalisasi. Kami berharap pada bulan April dokumen ini sudah bisa selesai,” ujarnya.

Ia berharap dengan segera rampungnya dokumen tersebut, pemerintah daerah dapat mulai mengintegrasikan program-program inklusif bagi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

“Dengan adanya dokumen ini, kami dari bidang perencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendorong OPD agar memperhatikan isu disabilitas dalam setiap perencanaan pembangunan,” pungkasnya.