Wakil Wali Kota Sebut Puasa Bukan Alasan untuk Tidak Optimal Bekerja

RRI.CO.ID, Sorong - Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh menjadikan ibadah puasa sebagai alasan untuk menurunkan kinerja, serta mengingatkan pentingnya transparansi dan disiplin pengelolaan keuangan daerah, termasuk menghentikan praktik mark up proyek.

“Bagi rekan-rekan muslim, saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Ini hari kesebelas dan ada yang kedua belas. Semoga kita tidak kurang dalam beraktivitas. Kita kerja di kantor, banyak orang lain seperti petani. Sekalipun puasa, mereka tetap bekerja. Jadi jangan karena alasan puasa, lalu malas masuk kantor,” ujar Wakil Wali Kota saat memimpin apel pagi di Lingkup Pemerintah Kota Sorong, Senin, 2 Februari 2026.

Anshar Karim juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pemerintahan yang dinilai belum representatif. Ia mencontohkan kantor Dinas Pertanian yang disebutnya belum layak, serta perlunya perhatian terhadap kantor lurah dan distrik.

“Kondisi Dinas Pertanian kantornya tidak layak, dan tidak mencerminkan marwah pemerintahan. Kabag Pemerintahan juga sudah menyampaikan kalau banyak kantor lurah dan distrik juga perlu mendapat perhatian,” katanya.

Sementara itu lanjutnya, terkait pengelolaan anggaran harus transparansi sebagai kunci. Ia mengingatkan hasil rapat koordinasi bersama Presiden yang menyoroti penghentian praktik mark up nilai proyek.

“Sesuai visi dan misi kita di Sorong, kita harus kerja keras. Tidak ada aparatur yang malas. Yang penting juga disiplin dalam pengelolaan keuangan. Sekalipun kita kerja keras tapi kalau boros, kita tidak bisa bikin apa-apa. Dalam rakor dengan presiden, disebutkan stop mark up nilai-nilai proyek,” ujarnya.

Wakil Wali Kota meminta setiap proyek mencantumkan nilai anggaran agar dapat diawasi publik. “Saya kagum lihat Jawa Barat yang tiap hari umumkan transaksi RKUD-nya, agar publik tahu pengeluaran dan pemasukan. Di sini saya lihat kalau proyek tidak dicantumkan nilai proyeknya. Ini supaya masyarakat bisa kontrol. Jadi jangan main-main. Semua harus transparan,” ucapnya.