Dispar-Ekraf PBD Dorong Kabupaten/Kota Ikut Dukung Pengembangan Homestay

RRI.CO.ID, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk ikut memberikan dukungan pengembangan homestay di wilayah masing-masing. Langkah kolaboratif ini dinilai penting agar peningkatan kualitas layanan wisata tidak hanya bertumpu pada pemerintah provinsi.

Dorongan tersebut disampaikan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispar-Ekraf) PBD bersamaan dengan penyerahan bantuan stimulan kepada 17 pengusaha homestay di enam kabupaten/kota, Sabtu, 21 Februari 2026. Bantuan diserahkan langsung Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Penjabat Sekda Yakop Karet serta Kepala Dispar-Ekraf PBD Yusdi Lamatenggo di aula lantai 3 Kantor Pemerintahan setempat.

Kepala Dispar-Ekraf PBD, Yusdi Lamatenggo, menjelaskan bantuan yang diberikan meliputi fasilitas tempat tidur, perlengkapan makan dan minum, panel surya, hingga motor tempel untuk mendukung akses transportasi di kawasan wisata tertentu.

“Untuk memulai pengembangan homestay di Papua Barat Daya, tahun ini sebanyak 17 pengelola mendapatkan bantuan. Ada yang berupa fasilitas kamar, perlengkapan makan minum, panel surya, sampai motor tempel sesuai kebutuhan lokasi wisata,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Yusdi, bantuan tersebut tidak diberikan secara seragam karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan homestay, mulai dari kenyamanan tamu, dukungan energi, transportasi, hingga aspek keselamatan.

Ia menegaskan, program ini merupakan tahap kedua dukungan Pemprov PBD yang bersifat stimulan. Dari sekitar 300 homestay yang tersebar di Papua Barat Daya, baru 17 yang menerima bantuan pada tahap ini.

“Pemerintah provinsi memiliki komitmen membantu seluruh homestay secara bertahap, tentu menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Namun demikian, Yusdi menekankan pengembangan homestay tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Ia secara khusus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk turut memberikan dukungan serupa, mengingat sebagian besar usaha homestay berada di wilayah administrasi mereka.

“Kami berharap ke depan kabupaten/kota juga bisa memberikan dukungan. Karena lokasi homestay ini mayoritas berada di daerah, maka peran pemerintah setempat sangat penting untuk mempercepat pengembangan,” katanya.

Selain pemerintah daerah, peluang kolaborasi dengan BUMN juga dinilai terbuka lebar. Skema kerja sama lintas sektor diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan usaha homestay sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata di Papua Barat Daya.

Di sisi lain, Dispar-Ekraf PBD terus berkoordinasi dengan asosiasi homestay yang secara rutin melaporkan perkembangan jumlah tamu, lama tinggal wisatawan, serta berbagai kendala di lapangan. Pemerintah provinsi, kata Yusdi, akan tetap menjalankan fungsi monitoring, pendampingan, dan promosi.

“Setiap ada event atau pameran pariwisata, pengelola homestay selalu kami libatkan untuk memperluas promosi dan menarik lebih banyak wisatawan, termasuk tamu mancanegara yang saat ini menunjukkan tren peningkatan,” pungkasnya.

Pemprov PBD berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta mitra lainnya dapat mempercepat peningkatan kualitas homestay sehingga sektor pariwisata Papua Barat Daya semakin berkembang.