RRI.CO.ID, Sorong - Dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat Daya, meluncurkan program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling Papua Barat Daya (SIGERAK PBD), Selasa 12 Mei 2026.
Program ini menjadi inovasi baru dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami tren kenaikan di wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau mengatakan, selama ini pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) hanya terpusat di titik-titik tertentu sehingga masyarakat harus datang langsung ke lokasi pasar murah.
Melalui SIGERAK PBD, kebutuhan pokok akan dibawa menggunakan mobil box dan didistribusikan langsung ke kawasan permukiman masyarakat.
“ Kali ini kita coba inovasi baru, kebutuhan pokok dibawa dengan mobil box lalu keliling ke titik-titik masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Jadi masyarakat tidak perlu ke pasar, tetapi bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar,” ujar Ahmad Nausrau.
Ahmad Nausrau menjelaskan, bahwa langkah tersebut diharapkan dapat membantu menekan angka inflasi Papua Barat Daya yang saat ini berada di angka 3,85 persen year on year, lebih tinggi dari target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen..
Komoditas yang menjadi prioritas dalam program tersebut meliputi beras, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya yang sering mengalami kenaikan harga di pasar.
Meski saat ini armada yang digunakan baru satu unit mobil box berukuran kecil, Ahmad Nausrau menyebut program tersebut masih dalam tahap pilot project yang difokuskan di Kota Sorong. Pemerintah akan melakukan evaluasi untuk melihat dampak program sebelum memperluas jangkauan dan menambah armada distribusi.
“Kalau nanti ternyata memberikan dampak signifikan, tentu armadanya akan ditambah dan pelaksanaannya diperluas ke kabupaten kota lain di Papua Barat Daya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Papua Barat Setian mengatakan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas instansi, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, hingga aparat keamanan.
SIGERAK Papua Barat Daya, sudah sejalan dengan kerangka pengendalian inflasi TPID melalui konsep 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Melalui program ini kita sudah menyentuh dua aspek penting, yaitu keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi. Karena pangan langsung dari distributor dan Bulog ke masyarakat,” ujarnya.
Bank Indonesia juga berharap pelaksanaan SIGERAK PBD tidak hanya mendistribusikan pangan murah, tetapi turut mampu memengaruhi keseimbangan harga di pasar agar inflasi yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) dapat terkendali.
Setian menjelaskan, program SIGERAK PBD ditargetkan berjalan sekitar 10 hingga 15 kali setiap bulan, dengan pelaksanaan yang disesuaikan kondisi harga pangan di pasar. Komoditas yang dijual nantinya juga bersifat fleksibel sesuai hasil pemantauan harga oleh dinas terkait.
“Kalau misalnya harga bawang sedang tinggi, maka bawang yang diprioritaskan. Kalau beras naik, maka beras yang didahulukan. Jadi menyesuaikan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Program SIGERAK PBD sendiri akan dijalankan melalui koordinasi rutin TPID bersama dinas teknis terkait guna menentukan lokasi pelaksanaan dan komoditas prioritas berdasarkan perkembangan harga pangan di pasar.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....