RRI.CO.ID, Sorong – RSUD Sele Be Solu Kota Sorong memastikan pelayanan bagi pasien gawat darurat tetap diberikan meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan Bantuan Iuran (BPI) dalam kondisi nonaktif. Pelayanan tersebut tetap mengacu pada regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, khususnya dalam penanganan kondisi yang mengancam nyawa pasien.

Direktur RSUD Sele Be Solu, drg. Susi Djitmau, menegaskan bahwa keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

“Pada prinsipnya kami wajib beri pelayanan tanpa melihat status administrasi terlebih dahulu,” ujar Susi.

Meski demikian, pihak rumah sakit juga mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara kondisi darurat dan keluhan kesehatan ringan. Menurutnya, keluhan seperti batuk, pilek, dan demam tidak termasuk kategori darurat medis yang harus ditangani melalui layanan kegawatdaruratan.

Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat yang menganggap keluhan ringan sebagai kondisi emergensi sehingga datang langsung ke instalasi gawat darurat (IGD). Padahal, untuk keluhan non-darurat, pasien tetap harus mengikuti alur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk kondisi seperti itu, pasien akan diarahkan mengurus administrasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial sebelum kembali mendapatkan pelayanan,” jelas drg. Susi.

Khusus bagi warga Kota Sorong yang datang dalam kondisi kritis, RSUD Sele Be Solu telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar pasien tetap mendapatkan penanganan medis tanpa hambatan administrasi di tahap awal.

Susi mengatakan, Pemerintah Kota Sorong juga menyiapkan dukungan melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai solusi sementara dalam mengatasi dampak perubahan kebijakan kepesertaan BPJS.

“Urusan administrasi bisa menyusul dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Managemen RSUD SeleBeSolu berharap masyarakat dapat memahami mekanisme pelayanan kesehatan yang berlaku, sehingga pelayanan darurat benar-benar dapat difokuskan kepada pasien dengan kondisi mengancam nyawa. 

Selain itu, koordinasi antara masyarakat, rumah sakit, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi seluruh warga.