RRI.Co.Id,Sorong: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, mengelar Penandatanganan perjanjian kerjasama dan pelepasan 16 dokter umum menuju program dokter spesialis (PPDS-1) Universitas Padjajaran Bandung.  Kegiatan ini merupakan program Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat sektor kesehatan dengan menambah jumlah dokter spesialis Orang Asli Papua (OAP) 

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan bahwa penambahan jumlah dokter spesialis ini merupakan bagian dari rencana jangka menengah pemerintah daerah.

“Yang kita rekrut tahun ini ada 16 orang. Rencana saya sebenarnya tiap tahun 10 orang, jadi dalam tiga tahun ke depan bisa tercapai,” ujar Gubernur Elisa Kambu, saat pelepasan dokter umum menuju program dokter spesialis, di kantor gubernur PBD. 

Elisa menekankan pada awalnya pemerintah daerah berharap para calon dokter spesialis dapat mengikuti seleksi secara mandiri dan melapor setelah dinyatakan lulus. Namun kenyataannya, banyak yang mengalami kendala, baik dari sisi jarak maupun pembiayaan, 

“Awalnya kita pikir mereka mandiri untuk tes, nanti lulus baru lapor. Tapi karena tidak bisa, puji Tuhan ada kerja sama dengan Bandung. Mereka bersedia datang langsung ke Sorong untuk melakukan seleksi,” jelasnya.

Elisa Kambu menjelaskan bahwa pada seleksi tahun lalu, sekitar 35 peserta mengikuti tes, dan 16 orang dinyatakan lolos. Dan Program ini akan terus dilanjutkan, termasuk seleksi ulang pada tahun ini dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

Selain 16 dokter ditambah 1 dokter yang sudah mengikuti program dokter spesialis dan diterima di UNHAS, Pemprov Papua Barat Daya juga masih membiayai sekitar 11 dokter spesialis yang sebelumnya merupakan tanggungan Provinsi Papua Barat sebelum adanya pemekaran wilayah.

“Kalau ditotal, 11 ditambah 17, itu sudah 28 orang. Padahal target saya untuk provinsi itu sekitar 30 orang saja,” ungkapnya.

Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar turut berperan aktif dalam mencetak dokter spesialis dengan mengirim minimal satu hingga dua orang setiap tahun.

“Kabupaten dan kota itu punya rumah sakit, jadi seharusnya mereka juga lakukan hal yang sama. Ke depan, ini akan kita intervensi. Saat evaluasi APBD, kita bisa wajibkan kabupaten untuk mengalokasikan itu,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa tanpa intervensi pemerintah, sangat sulit bagi Orang Asli Papua untuk menjadi dokter spesialis karena keterbatasan biaya, meskipun memiliki mimpi dan semangat yang besar.

“Kalau ini tidak kita lakukan, orang Papua jarang sekali jadi dokter spesialis. Mereka punya semangat, tapi kemampuan pembiayaannya yang berat,” katanya.

Program pembiayaan dokter spesialis ini, lanjut Gubernur, merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia Papua.

“Ini semua kita lakukan sebagai upaya menuju Papua yang sehat, cerdas, dan produktif,” pungkasnya.