RRI.CO.ID, Sorong – dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp.OG., Subsp.FER kembali dipercaya memimpin Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Papua Barat–Papua Barat Daya untuk periode kedua yakni 2025–2028. Pelantikan pengurus baru dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) POGI, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG., Subsp.FER., MPH., FRANZCOG (Hons), FICRM, di Rylich Panorama Hotel Sorong, Kamis 18 Juni 2026.

Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S. Sos, jajaran tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP POGI Prof. Budi Wiweko menyampaikan dukungan penuh kepada kepengurusan yang baru dilantik untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi perempuan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Atas nama PP POGI, tentu kami mendukung penuh kepada Ketua Pengurus Cabang beserta jajarannya. Kami siap mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam berbagai program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak,” ujar Budi.

Ia menjelaskan, saat ini POGI memiliki sekitar 5.807 anggota di seluruh Indonesia, sementara jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Papua Barat Daya sekitar 27 orang. Menurutnya, pemerataan tenaga spesialis masih menjadi tantangan yang terus diperjuangkan agar masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.

Selain pelantikan pengurus, kegiatan juga diisi dengan penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Komitmen tersebut melibatkan POGI, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya.

Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan dan gizi sejak masa kehamilan.

“Generasi yang akan kita hadirkan di bumi ini sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan ibu, kemudian janinnya dan anak yang dilahirkan. Karena itu asupan gizi yang berimbang harus menjadi perhatian bersama,” kata Elisa.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas, termasuk tenaga bidan, dokter, dan tenaga gizi agar berbagai persoalan kesehatan dapat ditangani sejak dini.

Sementara itu, dr. Jan Pieter Kambu mengatakan kepengurusan yang dipimpinnya akan terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam mendukung program kesehatan reproduksi perempuan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, keberhasilan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan organisasi profesi.

“Program 1.000 hari pertama kehidupan tidak hanya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, tetapi harus melibatkan semua, harus bekerja sama dan berkolaborasi bersama-sama,” ujarnya.

Jan Pieter menambahkan, salah satu bentuk dukungan konkret yang dilakukan bersama pemerintah daerah adalah penyaluran 100 unit Bidan Kit untuk puskesmas di Papua Barat Daya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga bidan dalam menangani persalinan dan kegawatdaruratan obstetri di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Kita juga akan terus melatih bidan dan dokter umum, memperkuat sistem rujukan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak agar angka kematian maternal, kematian bayi, dan stunting dapat terus ditekan,” katanya.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat dari Ketua Umum PP POGI kepada Gubernur Papua Barat Daya sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan simbolis Bidan Kit kepada perwakilan puskesmas sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar di Papua Barat Daya.