RRI.CO.ID, Sorong - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong pemanfaatan aplikasi SEPAKAT sebagai instrumen utama dalam percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berbasis satu data.

Kepala Baperrida Provinsi Papua Barat Daya, Rahman mengatakan bahwa aplikasi SEPAKAT sejatinya telah dikembangkan sejak lama. Namun, kini difokuskan penggunaannya untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terintegrasi. Selama ini, pemerintah daerah kerap menghadapi persoalan perbedaan data antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Selama ini masing-masing kementerian memiliki data sendiri. Kementerian Sosial punya data kemiskinan sendiri, kementerian lain juga demikian. Akhirnya daerah bingung, mau menggunakan data yang mana. Padahal semuanya adalah data pemerintah,” ungkap Rahman.

Ia menambahkan kondisi tersebut kemudian melahirkan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden tentang Satu Data, yang bertujuan menyeragamkan data dari pusat hingga ke daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data inilah yang selanjutnya dijadikan panduan (guidance) dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Dengan data terpadu, pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat, termasuk jumlah pengangguran dan kelompok usia produktif yang tidak sekolah maupun tidak bekerja.

“Contohnya, dari data kita bisa mengetahui ada sekitar 25 ribu penduduk usia 13 tahun ke atas yang tidak sekolah dan tidak bekerja. Ini menjadi dasar kita menyusun intervensi,” jelasnya.

Meski demikian, Rahman menyebutkan bahwa data tersebut tetap perlu diverifikasi di lapangan karena bersifat dinamis dan dapat berubah. Oleh karena itu, salah satu kesepakatan penting dalam workshop ini adalah pembentukan dan penguatan Forum Satu Data, yang bertugas melakukan pemutakhiran dan validasi data secara berkala.

"Jangan sampai ada warga yang sudah meninggal atau pindah, tapi masih tercatat. Atau sebaliknya, yang berhak justru tidak terdata. Inilah fungsi forum data, memastikan data sesuai kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Selain untuk penanganan kemiskinan, data terpadu juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan lainnya, termasuk mitigasi bencana. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan wilayah rawan banjir, dampak kenaikan muka air laut, hingga fasilitas umum dan sekolah yang berpotensi terdampak.

“Dengan data ini kita bisa melakukan mitigasi lebih awal. Misalnya, jika ada potensi kenaikan muka air laut, kita bisa merencanakan pembangunan tanggul sebelum banjir terjadi,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap seluruh kabupaten dan kota dapat sepakat menggunakan satu data yang sama. Untuk itu, akan diajukan permohonan hak akses dan pakai data agar data terpadu tersebut dapat digunakan bersama sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah.

"Di daerah kita berbicara tentang statistik sektoral. Data-data sektoral inilah yang ingin kita integrasikan menjadi satu, sehingga tidak saling lempar tanggung jawab, tetapi kita sepakati, kita validasi, dan kita gunakan bersama,” pungkasnya.