RRI.CO.ID,Sorong - Kuota BBM subsidi di Kota Sorong pada tahun 2026 mengalami penurunan rata-rata sebesar 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sales Area Manager Papua Barat PT Pertamina Patra Niaga, Arif Rohman Khakim, menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan penugasan distribusi sesuai kuota yang ditetapkan. “Untuk BBM subsidi, baik pertalite, solar, maupun minyak tanah, kami mendapat penugasan langsung dari BPH Migas. Kuotanya sudah ditentukan per SPBU,” jelas Arif. 

Arif mencontohkan salah satu SPBU milik Pertamina di Kota Sorong pada 2026 mendapatkan kuota sekitar 4.710 kiloliter per tahun, atau sekitar 13 ton per hari. “Kalau kita bagi 4.710 kiloliter per tahun dengan 365 hari, rata-rata sekitar 13 ton per hari untuk satu SPBU,” ujarnya.

Pertamina menegaskan, apabila kuota di SPBU telah habis, maka BBM subsidi tidak dapat lagi disalurkan.

“Begitu kuota habis, SPBU tidak bisa lagi menyalurkan BBM subsidi. Kalau tetap disalurkan, maka selisih subsidi tersebut harus ditanggung oleh pengusaha SPBU, karena tidak lagi ditanggung negara,” katanya.

Arif menambahkan Terkait kemungkinan kelangkaan, Pertamina meminta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM subsidi.

“Kami mohon kerja sama masyarakat dan teman-teman pers. Jika melihat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar, segera laporkan. Kami akan tindak lanjuti bersama aparat terkait,” tutupnya.