KBRN, Sorong : Kebijakan pemerintah pusat melakukan efesiensi, membuat segala lini yang berhubungan dengan keuangan negara termasuk pemerintahan, harus berkreasi dalam mengelola anggaran, untuk menjalankan program kerja.Lalu banyak pendapat masyarakat, yang mempertanyakan mengapa pemerintah pusat melakukan efesiensi yang cukup besar, karena memangkas semua anggaran baik di tingkat lokal hingga tingkat pusat, bahkan di tingkat kementrian juga tak lepas dari pemotongan anggaran ini.

Maliki Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), saat melakukan kunjungan di kota Sorong, sempat membeberkan alasan pemerintah pusat melakukan efesiensi.

"Anggaran itu (efesiensi-red) tidak kita tahan, namun tetap kami salurkan juga, ke berbagai bidang yang merupakan program presiden, seperti makan bergizi gratis, pembangunan rumah sakit, stunting dan aspek lainnya."ungkap Maliki.

Walau program ini sering juga menjadi program utama pemerintah daerah baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, namun menurut hasil evaluasi, anggaran tersebut sebagian besar tidak di salurkan ke program kerja, melainkan anggaran lebih banyak habis untuk hal-hal yang menurut evaluasi, tidak memberikan dapak maksimal.

"Contoh untuk anggaran kesehatan penurunan stunting, hasil evaluasi menyatakan, anggaran lebih banyak tergerus di rapat-rapat dengan menggunakan hotel mewah, kemudian juga perjalanan dinas, dua indikator ini saja sudah cukup besar menggerus anggaran kesehatan, sehingga indikator itu kami tekan, agar anggaran bisa langsung di rasakan masyarakat, tanpa terlalu banyak melakukan ceremonial kegiatan koordinasi dan turun lapangan yang membuat boros anggaran."papar Maliki.

Sehingga anggaran yang di efesiensikan di semua lini, di kelola secara profesional, tanpa meninggalkan program kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain juga harus wajib ada keselarasan antara program pemerintah pusat dengan daerah bawahan, sehingga dapat berjalan maksimal, tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar untuk ceremonial pertemuan maupun perjalanan dinas yang berulang-ulang.Efesiensi ini juga ungkap Maliki, menjadi salah satu cara agar pemerintah di tingkat bawah berkreativitas dalam melakukan pembatasan kegiatan yang hanya membahas sebuah permasalahan daerah, namun biaya dalam pembahasan tersebut cukup besar, namun langsung mengeksekusi permasalahan itu di lapangan, tanpa terlalu banyak ceremonial melakukan pembahasan di tingkat rapat yang sering kali berulang-ulang.