Wali Kota Sorong Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD soal APBD 2025

RRI.CO.ID, Sorong - Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA, menyampaikan tanggapan Pemerintah Kota Sorong atas pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRD Kota Sorong dalam Rapat Pleno XIV Paripurna X DPRD Kota Sorong. Rapat digelar di Sorong pada 14 Agustus 2026.

Dalam tanggapannya, Wali Kota Sorong menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan, saran, serta kritik yang disampaikan fraksi-fraksi sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Raperda.

"Mengawali tanggapan Walikota Sorong terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Kota Sorong, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas masukan, saran, dan kritik yang disampaikan," kata Septinus Lobat.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Golkar, Pemkot mengakui realisasi belanja sedikit lebih tinggi dibanding realisasi pendapatan, namun kondisi tersebut telah tertutupi oleh pembiayaan sehingga hasil akhirnya surplus. Pemkot juga menegaskan akan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan data dan indikator pendukung yang akurat dan akuntabel terhadap kebijakan daerah.

Terhadap pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemkot menyatakan catatan dan rekomendasi BPK-RI terhadap laporan keuangan Kota Sorong tahun 2025 akan disampaikan secara transparan dalam proses pembahasan, termasuk penjelasan soal Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi Gerakan Indonesia Maju terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pemkot menyampaikan akan menyusun perencanaan strategis yang lebih terukur agar penyerapan anggaran dapat tercapai maksimal pada tahun berikutnya, guna meminimalisasi keterlambatan pada kegiatan infrastruktur.

Menanggapi Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA), Pemkot menyampaikan akan memperhatikan strategi intensifikasi dan digitalisasi PAD, penataan belanja pegawai, serta program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan banjir, termasuk keterbukaan akses laporan keuangan kepada publik.

Kepada Kelompok Khusus DPRD, Wali Kota Sorong menyampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dan menegaskan komitmen Pemkot untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Papua Barat Daya.

"Adapun catatan penting yang disampaikan kelompok khusus terkait realisasi APBD tahun anggaran 2025, efektivitas pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kesalahan atau permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, program prioritas tentunya akan menjadi perhatian kami untuk tetap konsisten dan berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan," kata Septinus Lobat.

Wali Kota Sorong juga menyebutkan sejumlah program yang akan menjadi perhatian ke depan, di antaranya pembangunan pasar khusus bagi mama-mama Orang Asli Papua (OAP), kebijakan berpihak kepada anak-anak Suku Moi berupa beasiswa, pembinaan dan pelatihan kualitas sumber daya manusia OAP, serta peningkatan pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah Kota Sorong, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Wali Kota Sorong menutup tanggapannya dengan mengucapkan terima kasih atas seluruh saran, masukan, dan kritik dari DPRD Kota Sorong, dan berharap hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Sorong dalam menjalankan tugas pemerintahan ke depan.