Puluhan Tahun Belum Nikmati Air Bersih, Warga Eheng Usul ke DPRD Kaltim

RRI.CO.ID, Sendawar – Warga Kampung Eheng, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, mengusulkan penyediaan air bersih kepada DPRD Kalimantan Timur setelah puluhan tahun belum menikmati layanan tersebut.

Aspirasi itu disampaikan langsung dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kaltim, Yonavia, Rabu 8 April 2026.

“Kami ini sudah puluhan tahun belum ada air bersih yang disediakan PDAM. Warga kami selama ini beli atau pakai sumur sendiri,” kata perwakilan warga dalam reses bertajuk “Besempekat” di aula kantor Petinggi Eheng.

Menanggapi hal itu, Yonavia mengaku prihatin karena Kampung Eheng berada tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Ia menyebut, saat ini sebagian besar warga masih mengandalkan mesin air secara mandiri di masing-masing rumah.

“Masyarakat ingin air bersih bisa langsung masuk ke rumah seperti di Barong Tongkok,” ujarnya.

Ia menilai penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Yonavia mendorong warga agar segera mengajukan proposal resmi kepada pemerintah provinsi sebagai syarat pengusulan program.

Menurutnya, kelengkapan administrasi melalui proposal dan penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci percepatan realisasi pembangunan.

“Kami siap memperjuangkan aspirasi ini, tetapi harus didukung dengan pengajuan resmi agar bisa diproses sesuai mekanisme,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim itu berharap, dengan usulan yang lengkap, kebutuhan air bersih di Kampung Eheng dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Perumdam Tirta Sendawar Kutai Barat telah meluncurkan program 1.000 sambungan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak akhir 2025. Namun, program tersebut belum menjangkau wilayah Eheng karena belum tersedianya jaringan pipa distribusi ke pelanggan.

Direktur Utama PDAM Tirta Sendawar, Untung Surapati, mengaku pihaknya sudah mengusulkan jaringan air bersih ke kampung Eheng sejak dua tahun 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Barat, namun belum terealisasi.

“Sebenarnya kita sudah programkan dari dua tahun lalu melalui Dinas PUPR, tapi belum terealiaasi sampai saat ini,” ujarnya.

Meski demikian Untung mengaku tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa mempercepat pemasangan pipa distribusi maupun pipa induk ke wilayah yang belum tersentuh PDAM.