RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan pembangunan jembatan timbang menjadi kebutuhan mendesak untuk mengendalikan truk bermuatan berlebih (over dimension over load/ODOL) yang kerap memicu kerusakan jalan. Pemkab menyatakan siap untuk menyediakan lahan sebagai syarat utama percepatan pembangunan fasilitas tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandy, menjelaskan usulan pembangunan jembatan timbang telah disampaikan ke Kementerian Perhubungan. Saat ini pihaknya telah mengusulkan beberapa alternatif lokasi pembangunan jembatan timbang guna mengoptimalkan pengawasan angkutan sawit dan logistik di Kutai Barat.

“Kami mengusulkan pertama di Bongan. Tetapi pertimbangannya, lokasi itu belum bisa meng-cover angkutan sawit dari wilayah tengah seperti Jempang. Kemudian satu lokasi di Pusung. Dan satu lagi masih kami cari di daerah Keay yang bisa meng-cover angkutan sawit yang melintas di perkotaan,” ujar Rita dalam pertemuan dengan Anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual di Sendawar, Senin 23 Februari 2026.

Menurut Rita, keberadaan jembatan timbang sangat krusial untuk mengontrol kendaraan angkutan sawit dan logistik yang melintas di wilayah Kutai Barat. Selama ini, tingginya mobilitas truk ODOL dinilai menjadi salah satu faktor utama kerusakan jalan, terutama pada jalur penghubung antarkecamatan dan lintas provinsi.

Ia menambahkan, pihak kementerian membuka peluang skema pembiayaan bersama (cost-sharing) apabila pemerintah daerah bersedia mengalokasikan anggaran pembangunan. Namun, pengawasan operasional tetap berada di bawah kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

“Lahan harus berasal dari Pemkab. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan BPTB dan disampaikan bahwa untuk Kutai Barat sebenarnya sudah masuk dalam Renstra Kementerian Perhubungan. Namun, karena keterbatasan anggaran, ada opsi agar pemerintah daerah yang membangun, sepanjang bersedia menyiapkan anggaran serta pengelolaannya. Sementara untuk pengawasan rutin nantinya tetap dilakukan oleh BPTD,” ujar Rita.

Dalam forum yang sama, Anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menyatakan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut di tingkat kementerian. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI diperlukan agar proyek strategis itu segera mendapat persetujuan dan dukungan anggaran pusat.

“Silakan usulkan secara resmi, nanti kita kawal bersama ke kementerian,” ucap Yulianus.

Pemkab berharap dengan terbangunnya jembatan timbang, pengawasan muatan kendaraan dapat lebih optimal, umur jalan lebih terjaga, serta keselamatan pengguna jalan meningkat. Selain itu, keberadaan fasilitas ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap penataan transportasi darat dan ketertiban distribusi logistik di Kutai Barat.