Soroti Jalan Rusak Parah di Kubar, Senator Yulianus Henock Desak Tertiban Truk ODOL

RRI.CO.ID, Sendawar – Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, menjadi sorotan serius dalam kunjungan kerja Anggota Komite II DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Yulianus Henock Sumual. Ia menegaskan, persoalan jalan rusak tak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap mahalnya harga kebutuhan pokok.

“Banyak sekali kondisi jalan kita, baik jalan kampung, jalan kabupaten, termasuk jalan nasional yang masih rusak. Ini menjadi konsen pertama kita, bagaimana pembangunan ekonomi bisa kuat ketika jalan-jalan belum baik,” ujar Henock, saat pertemuan dengan Bupati Frederick Edwin dan jajaran di kantor bupati Kubar, Senin, 23 Februari 2026.

Menurut Yulianus, kerusakan jalan menyebabkan waktu tempuh menuju ibu kota Sendawar menjadi sangat lama. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum agar ruas jalan nasional di Kubar ditingkatkan menjadi rigid beton.

“Kalau tidak rigid beton, nanti lubang-lubang terus. Diperbaiki di sini rusak di sana. Ini mengakibatkan harga pangan mahal karena jalan rusak parah,” katanya.

Namun, bila anggaran pusat terbatas, ia mendorong solusi pengawasan melalui pembangunan jembatan timbang guna menertibkan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

“Kalau harus ada jembatan timbang, akan saya kawal. Perhubungan di bawah Komite saya. Jangan sampai pengusaha besar merasa kuat sendiri. Kalau investasi merugikan daerah dan masyarakat, untuk apa dipertahankan? Kalau perlu, cabut izinnya,” ucapnya tegas.

Ia juga menyoroti aktivitas perusahaan tambang dan perkebunan sawit yang menggunakan jalan umum dan mempercepat kerusakan. Bahkan, menurutnya, penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat meningkatkan risiko kecelakaan warga.

Pemkab Kutai Barat: Kami Seperti Dianaktirikan

Asisten II Setkab Kubar, Ali Sadikin, mengungkapkan persoalan jalan menjadi kesulitan terbesar pemerintah daerah. Ia menyebut akses dari Kutai Kartanegara menuju Kubar bisa memakan waktu hingga 10 jam akibat kondisi jalan yang buruk.

“Kami ke Balai Besar Jalan Nasional, tapi rasanya Kutai Barat seperti dianaktirikan. Ini yang menimbulkan konflik sosial,” ujarnya.

Dinas PUPR Kubar juga melaporkan banyak ruas jalan penghubung kampung rusak berat, terutama saat musim hujan. Distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok terhambat karena jalan berlumpur dan berlubang. Sejumlah akses masih berupa jalan tanah atau agregat.

Kadis PUPR Kubar, Philip, mengungkapkan kasus serius terjadi di wilayah Mook Manar Bulatn dan Muara Batuq. Trase jalan penghubung Marimun–Muyub bahkan hilang karena digarap perusahaan tambang PT BISM.

“Badan jalan yang dulu digunakan sekarang sudah jadi tambang. Kami harus survei ulang untuk trase baru. Ini akan segera kami panggil PT BISM,” kata Philip.

Ia menambahkan, Pemkab menargetkan perbaikan sejumlah ruas strategis tuntas dan dalam kondisi baik pada 2028. Bahkan untuk ruas nasional Simpang Raya–Sekolaq Darat–Mentiwan, Pemkab berencana melakukan pengecoran menggunakan APBD sebelum diserahkan kembali ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

BBPJN: Penanganan Bertahap, Kendala ODOL

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, dalam sambungan telepon dengan Yulianus Henock, menjelaskan pihaknya telah menjalankan paket penanganan melalui skema SBSN dari Simpang Blusuh–Sendawar hingga perbatasan Kalteng untuk periode 2025–2027.

“Kami lakukan penanganan bertahap, meskipun tidak bisa sepenuhnya. Tapi kami juga minta bantuan pengendalian truk ODOL karena agregat yang sudah dipasang cepat rusak akibat overload,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Yulianus menyatakan akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Wakil Menteri PU dan Dinas Perhubungan Provinsi agar ada langkah konkret lintas sektor.

Dishub Siapkan Lahan Jembatan Timbang

Kepala Dinas Perhubungan Kubar, Rita Nursandy, menyebut pihaknya telah mengusulkan pembangunan jembatan timbang. Saat ini Pemkab tengah menyiapkan lahan minimal dua hektare sebagai syarat studi kelayakan dari Kementerian Perhubungan melalui Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB).

“Kami usulkan di Bongan dan Pusung, serta satu titik lagi di Keay untuk meng-cover jalur sawit yang melintas perkotaan. Ini sangat krusial untuk pengendalian kendaraan berat,” ucapnya.

Ia menambahkan, opsi cost-sharing dengan pemerintah pusat terbuka, asalkan lahan disiapkan Pemkab.

Menutup pertemuan, Yulianus kembali menegaskan komitmennya mengawal aspirasi Kubar di tingkat pusat, termasuk memastikan anggaran Kalimantan Timur tidak dipangkas.

“Kalimantan Timur ini penyumbang besar ke pusat. Jangan sampai anggaran dipotong. Infrastruktur kita masih memprihatinkan, kemiskinan masih ada. Ini yang harus kita benahi bersama,” ucapnya.