RRI.CO.ID, Sendawar – Anggota Komite II DPD RI, Yulianus Henock Sumual, berkomitmen penuh mengawal usulan pembangunan jembatan timbang di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk mengatasi truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan nasional maupun kabupaten di wilayah tersebut.

Komitmen ini merupakan respons langsung terhadap keluhan masyarakat, khususnya warga Bentian Besar, yang resah dengan maraknya angkutan sawit dan tambang dengan muatan berlebih. Tanpa adanya pengawasan tonase yang ketat, infrastruktur jalan di Kubar dinilai tidak akan pernah mampu bertahan lama.

“Aktivitas perusahaan tambang dan perkebunan dengan lalu lintas kendaraan berat mempercepat kerusakan jalan umum. Ini sudah sampai ke saya, Pak Bupati. Kita harus dorong agar mereka memiliki jalan khusus sendiri atau dibangun jembatan timbang untuk pengawasan, supaya kerusakan jalan tidak terus terjadi dan kecelakaan yang merenggut nyawa masyarakat bisa dicegah,” ujar Henock dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Kubar, di kantor Bupati, Senin 23 Februari 2026.

Sebagai anggota komite yang membawahi bidang perhubungan di DPD RI, Yulianus Henock menegaskan bahwa jembatan timbang adalah instrumen vital untuk melindungi aset jalan daerah. Ia berjanji akan membawa usulan ini ke tingkat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendapatkan prioritas anggaran.

"Jika perhubungan memberikan jembatan timbang, akan saya kawal secara pribadi karena ini berada di bawah komite saya di DPD RI," katanya.

Ia menekankan, pengusaha besar harus mengikuti aturan tonase dan menghargai infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat umum.

Dishub Kubar Siapkan Lahan 2 Hektare

Menindaklanjuti rencana tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Barat bergerak cepat dengan mencari lahan yang memenuhi syarat teknis. Setidaknya diperlukan lahan minimal seluas 2 hektare untuk membangun fasilitas jembatan timbang yang representatif.

Kepala Dinas Perhubungan Kubar, Rita Nursandy, menyebut pihaknya telah memetakan beberapa titik strategis yang akan menjadi lokasi fasilitas kontrol muatan tersebut.

"Kami mengusulkan titik di daerah Bongan dan Keay karena lokasi ini dianggap mampu mengcover lintasan truk sawit dan tambang yang lewat di perkotaan maupun dari arah selatan," katanya.

Rita mengungkapkan, meski pembangunan jembatan timbang masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan, kendala anggaran seringkali menjadi penghambat utama. Namun, pihak Kemenhub memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan skema cost-sharing atau berbagi biaya.

Bupati Kutai Barat lanjut Rita, menyatakan kesiapannya jika harus mengalokasikan dana dari APBD untuk pembersihan lahan maupun konstruksi awal, dengan catatan pengelolaan dan pengawasan rutin tetap didampingi oleh pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

“Pak Bupati sudah menyampaikan, jika memungkinkan dibiayai lewat APBD, beliau siap menganggarkan. Dari pusat juga memberi ruang, asalkan lahannya benar-benar kita siapkan. Karena itu kami mohon dukungan untuk pembangunan jembatan timbang ini, sebab sangat krusial dalam penanganan kerusakan jalan di jalur darat,” ucap Rita.

Kehadiran jembatan timbang ini diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan yang kerap terjadi akibat kendaraan berat yang bercampur dengan kendaraan masyarakat di jalanan yang rusak. Dengan adanya kontrol muatan, beban jalan nasional yang tengah diusulkan untuk menjadi rigid beton juga dapat lebih terjaga daya tahannya.

"Kita harus punya jembatan timbang sebagai penentu supaya beban jalan tidak terpusat pada kendaraan yang melebihi kapasitas," ujar Senator Yulianus Henock dalam pertemuan yang dihadiri bupati Frederick Edwin tersebut.