RRI.CO.ID, Sendawar - Terhentinya operasional angkutan sungai rute Samarinda menuju Kutai Barat (Kubar) hingga Mahakam Ulu (Mahulu) disebabkan perubahan mekanisme rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yusliando, menjelaskan sebelum tahun 2023, rekomendasi BBM subsidi untuk angkutan sungai masih dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

“Memang sebelum tahun 2023, rekomendasi penyediaan BBM subsidi itu melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda,” kata Yusliando, saat dikonfirmasi RRI melalui telepon seluler pada Selasa 27 Januari 2026.

Namun, pada tahun 2023, BPH Migas mengeluarkan kebijakan baru yang menyatakan, rekomendasi BBM subsidi harus diterbitkan oleh asosiasi gabungan pengusaha angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau bukan lagi oleh pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, hingga tahun 2025 para pemilik kapal belum dapat memperoleh rekomendasi dari asosiasi tersebut. Akibatnya, rekomendasi BBM subsidi selama periode 2023 sampai 2025, masih tetap dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

“Masalahnya, kawan-kawan pemilik kapal ini belum bisa mendapatkan rekomendasi dari asosiasi sampai tahun 2025,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, BPH Migas kembali menegaskan aturan tersebut melalui surat resmi kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sehingga rekomendasi BBM subsidi wajib berasal dari asosiasi.

Karena belum terpenuhinya persyaratan tersebut, kapal-kapal yang melayani rute Samarinda, Kubar, dan Mahulu akhirnya tidak dapat berlayar sejak Kamis pekan lalu.

“Mungkin sampai hari ini, karena memang tidak ada BBM subsidi,” ujar Yusliando.

BACA JUGA : 

Pasokan BBM Subsidi Tersendat, Angkutan Sungai Mahakam Terhenti Sementara

Kondisi ini berdampak langsung pada terhentinya layanan angkutan orang dan barang ke wilayah pedalaman Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang selama ini sangat bergantung pada transportasi sungai sebagai jalur utama distribusi.