RRI.CO.ID, Sendawar - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 di Kabupaten Kutai Barat menjadi momentum refleksi terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi pekerja. Meski berlangsung kondusif tanpa aksi unjuk rasa, sejumlah isu klasik masih mencuat di kalangan buruh.

Ketua DPD Serikat Buruh Indonesia Sejahtera (SBIS) Kutai Barat, Yopi Sanaki, mengatakan peringatan May Day tahun ini tetap mengedepankan suasana damai.

“Intinya di May Day ini kita menciptakan suasana yang damai,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi keluhan buruh, di antaranya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pembayaran hak pekerja.

Yopi mencontohkan sedikitnya 13 pekerja yang mengalami PHK namun belum menerima haknya di perusahaan PT Borneo Persada Prima Jaya (BPPJ). Kasus tersebut bahkan telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD.

“Kami minta perusahaan wajib membayar hak pekerja, karena masa kerja itu tidak bisa dihapus,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti praktik perusahaan yang dinilai belum sepenuhnya mengikuti aturan pemerintah, terutama dalam hal perjanjian kerja dan pembayaran pesangon.

Menurutnya, masih ada perusahaan yang menggunakan peraturan internal yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

“Perusahaan harus tunduk pada aturan pemerintah, tidak bisa membuat aturan sendiri yang merugikan pekerja,” ucapnya.

Yopi juga mengungkapkan sejumlah kasus lain, seperti pekerja yang tidak dibayar setelah diberhentikan hingga persoalan pensiun yang belum dipenuhi. Beberapa kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian bersama manajemen perusahaan.

Selain itu, praktik penggunaan tenaga kerja kontrak berkepanjangan juga menjadi sorotan. Ia menegaskan pekerja dengan masa kerja tertentu seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap.

“Kalau sudah bekerja lebih dari satu setengah tahun, seharusnya statusnya sudah menjadi karyawan tetap,” ujarnya.

Yopi juga menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah agar perusahaan tidak menyimpang dari regulasi, serta memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi.

Di sisi lain, Yopi menyoroti komposisi tenaga kerja lokal yang dinilai belum sepenuhnya diterapkan sesuai ketentuan daerah. Ia mengingatkan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kita punya aturan 80 persen lokal, 20 persen dari luar tapi praktiknya tidak seperti itu, bahkan masih terjadi KKN dalam penerimaan tenaga kerja, itu yang harus diperhatian,” kata Yopi.

Terkait proses rekrutmen, ia mengakui masih adanya praktik yang tidak transparan di lapangan, termasuk dugaan pungutan dalam penerimaan tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, Wesly, memastikan kondisi daerah tetap kondusif pada peringatan May Day tahun ini.

“Untuk sementara tidak ada aksi dari serikat buruh. Kondisi di Kutai Barat aman. Malah beralih ke kegiatan sosial seperti donor darah,” ujarnya.

Wesli mengakui, keluhan yang paling sering disampaikan pekerja berkaitan dengan proses mediasi di Disnaker yang dinilai belum sepenuhnya memuaskan semua pihak.

“Kami menyadari ada keterbatasan dalam proses mediasi sehingga tidak semua pihak puas. Jika tidak tercapai kesepakatan, kami arahkan ke peradilan hubungan industrial,” katanya.

Ia menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir, persoalan besar seperti PHK massal maupun sengketa pesangon relatif berkurang. Namun demikian, Disnaker tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan.

“Kami berdiri di tengah, berusaha menengahi secara adil tanpa memihak, sekaligus menjaga iklim investasi di Kutai Barat tetap kondusif,” ucapnya.

Dalam momentum Hari Buruh, Wesli mengimbau seluruh pekerja dan perusahaan untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.

“Jika buruh kuat, maka Kutai Barat juga semakin kuat menghadapi tantangan ke depan,” katanya.