KBRN, Nusantara: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bakal mendapat suntikan dana melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), untuk proses pembiayaan pembangunan ibu kota baru.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya percepatan pembangunan IKN yang dirancang sebagai kota masa depan yang futuristik dan ramah lingkungan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, nilai investasi dari skema KPBU ini diperkirakan mencapai Rp132 triliun. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis di kawasan IKN, termasuk jalan, perumahan, serta Sistem MUT (Multi Utility Tunnel) atau terowongan bawah tanah yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memisahkan berbagai utilitas seperti kabel listrik, kabel internet, pipa air, dan saluran drainase.

"Untuk KPBU, sekarang ada 132 triliun yang sedang kita proses. Itu untuk hunian, jalan, untuk MUT dan sarana strategis lainnya yang dikerjakan bersama badan usaha," kata Basuki dalam dialog dengan RRI IKN, di lantai 3 Kawasan HPK dan kantor bersama RRI- Kementerian PUPR, Kabupaten PPU, Rabu (7/5/2025).

Basuki menjelaskan, skema KPBU memungkinkan terjadinya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Skema ini memberikan peluang bagi badan usaha untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasional, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi,” ujarnya.

Mantan menteri PUPR ini menegaskan, pembangunan di IKN terus berjalan. Presiden Prabowo Subianto, lanjut Basuki, juga sudah menyetujui anggaran APBN untuk pembiayaan IKN, khususnya proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Pembangunan fisik itu tetap berjalan terus, bahkan sebentar lagi semakin ramai. Karena sekitar tanggal 21 Mei itu sudah ada penandatanganan kontrak untuk proyek-proyek yang sudah dilelang," katanya.

Menurut pria yang akrab disapa Pak Bas ini, sejumlah proyek infrastruktur yang tengah dikebut antara lain, istana wakil presiden, jalan tol hingga Masjid Negara IKN.

"Demikian juga untuk kantor Kementerian PUPR, itu akan segera diselesaikan," tambah Basuki.

Dia menerangkan, pihaknya terus melakukan penjajakan minat pasar (market sounding), sejak awal pembangunan IKN guna mendapatkan skema KPBU. Dengan dimulainya skema pembiayaan KPBU ini, Otorita IKN optimistis pembangunan fase berikutnya akan berjalan lebih cepat dan efektif.