IDI Sebut Keterampilan Dokter Indonesia Tak Kalah dari Singapura, Ini Bedanya

RRI.CO.ID, Nusantara – Maraknya masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia sering kali menimbulkan anggapan bahwa kualitas dokter di tanah air masih tertinggal. Namun, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr. dr. Slamet Budiarto, menepis persepsi tersebut.

Ia menyebut, dari sisi keahlian klinis dan jam terbang, dokter Indonesia dinilai justru sangat teruji karena sehari-hari melayani volume pasien yang melimpah. Slamet menegaskan, keterampilan medis seorang dokter sangat dipengaruhi oleh intensitas penanganan pasien secara langsung di lapangan.

“Kalau ditanya keahlian dan keterampilan, saya sangat yakin dokter kita lebih terampil. Karena apa? Dokter itu learning by doing. Seperti pilot, jam terbang tinggi dia semakin pandai,” ujar Slamet usai pelantikan Pengurus IDI Wilayah Kaltim di Ibu Kota Nusantara, Sabtu 29 Agustus 2026.

Ia memberikan gambaran nyata mengenai perbedaan beban kerja tersebut. Di Singapura, seorang dokter spesialis kandungan umumnya dibatasi maksimal menangani dua hingga tiga tindakan operasi dalam sehari. Sementara di Indonesia, dokter spesialis bisa menangani belasan pasien sekaligus dalam rentang waktu yang sama.

“Di Singapura, mungkin seorang dokter kandungan sehari dibatasi maksimal 2 operasi, maksimal 3 lah. Di Indonesia, dokter bisa sehari 15 operasi. Artinya, semakin dia banyak operasi, dia semakin pandai. Nah, kalau di Indonesia untuk keterampilan is okay,” katanya melanjutkan bahwa jumlah anggota IDI mencapai 220 ribu orang.

Kalah di Sistem Pembiayaan, Bukan Kualitas Dokter

Meski memuji ketangguhan para dokter tanah air, PB IDI secara kritis mengakui bahwa Indonesia memang masih kalah dari negara tetangga dalam hal kemudahan, kenyamanan, serta kemajuan fasilitas pelayanan.

Namun, ketertinggalan itu bukan bersumber dari kompetensi dokternya, melainkan karena sistem kesehatan nasional yang belum tertata rapi serta dukungan pembiayaan yang masih terhitung minim.

“Kalau saya ditanya oleh media, apakah kita kalah dengan Malaysia dan Singapura? Ya kita kalah. Tapi karena posisi Indonesia masih kuantitas, masih volume. Kita belum pada taraf kualitas, belum,” ucap Slamet.

Ia mencontohkan bagaimana negara-negara tetangga hadir secara optimal mendukung ekosistem kesehatannya. Di Malaysia, pemerintah menerapkan kebijakan zero tax atau bebas pajak untuk obat-obatan dan alat kesehatan, serta memberlakukan tarif pajak yang sangat rendah bagi dokter dan rumah sakit.

Sementara di Singapura, teknologi medis yang canggih ditopang pembiayaan yang kuat dari negara. Hal itu membuat dokter di sana bisa fokus melayani maksimal 30 pasien per hari dengan satu Surat Izin Praktik (SIP) tanpa perlu mencemaskan masalah kesejahteraan.

Kondisi tersebut amat kontras dengan di Indonesia. Mayoritas pasien yang dilayani dokter merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan nilai remunerasi yang minim. Di sisi lain, para dokter masih dibebani tarif pajak progresif yang cukup tinggi.

“Kalau kita menerapkan seperti Singapura dan Malaysia, satu dokter satu SIP, pertanyaannya: apakah negara mampu memberikan kesejahteraan yang cukup? Jadi memang itu harus dihitung betul,” katanya Slamet tegas.

Dorong Solusi Realistis demi Pembenahan Layanan

Guna membenahi ketimpangan ini agar masyarakat tak lagi gemar berobat ke luar negeri, PB IDI menyodorkan sejumlah langkah solutif. Salah satunya dengan mengeluarkan acuan standar pendapatan minimal bagi dokter umum dan dokter spesialis berbasis jam kerja, bukan lagi dihitung dari jumlah pasien yang dilayani.

IDI juga tengah bernegosiasi intensif dengan pemerintah agar pajak bagi dokter yang melayani pasien JKN dapat diubah menjadi pajak final satu persen. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga marwah profesi medis yang 95 persen pelayanannya menjalankan fungsi sosial masyarakat.

Selain itu, Slamet mengimbau para dokter untuk tidak lagi tabu terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Kehadiran dokter di lembaga legislatif maupun eksekutif dinilai penting untuk mengawal penyusunan regulasi dan alokasi anggaran yang berpihak pada dunia kesehatan.

“Sistem kesehatan kita memang belum baik. Tapi saya yakin pada suatu hari nanti kita akan melewati badai ini. Kalau pembiayaannya sudah bagus dan sistemnya sudah tertata, kualitas pelayanan kita tentu akan jauh lebih meningkat,” ujar mantan Ketua IDI Wilayah Jakarta tersebut.