Ketua PB IDI Izinkan Dokter Terjun ke Politik, Asal Bawa Ideologi Kesehatan

RRI.CO.ID, Nusantara – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Slamet Budiarto, secara terbuka mengizinkan para dokter maupun pengurus organisasi untuk terjun ke dunia politik praktis. Langkah ini menandai perubahan sikap PB IDI yang sebelumnya bersikap ketat terhadap keterlibatan anggotanya di ranah politik.

Slamet menegaskan bahwa dirinya siap memasang badan bagi para dokter yang ingin bergabung dengan partai politik, selama mereka konsisten membawa misi dan kepentingan dunia kesehatan.

"Dulu, kalau ada pengurus atau anggota IDI mau berpolitik, dapat surat teguran. Sekarang saya mau pasang badan. Silakan berpolitik, masuk ke partai mana pun, tapi ideologinya adalah ideologi kesehatan. Repot sekali kalau tidak ada dokter di legislatif maupun eksekutif," kata usai melantik Pengurus IDI Wilayah Kalimantan Timur masa bakti 2025-2028 di Ibu Kota Nusantara, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Menurut Slamet, keterlibatan dokter di panggung politik sangat krusial untuk memperjuangkan kebijakan dan sistem kesehatan nasional yang saat ini dinilainya belum ideal. Ia mencontohkan keberhasilan tata kelola daerah seperti Kota Bontang, di mana indikator kesehatannya menunjukkan hasil sangat baik saat dipimpin oleh seorang dokter.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan dokter dalam pembangunan negara bukan hal baru. Sejarah mencatat keterlibatan dokter dalam pergerakan nasional seperti Budi Utomo, tokoh-tokoh bangsa seperti dr. Marsilam Simanjuntak yang pernah menjabat Jaksa Agung, hingga pemimpin negara tetangga seperti Malaysia.

"Kita tidak usah tabu lagi untuk terjun ke ranah politik. Justru kalau tidak ada yang memperjuangkan nasib dokter dan sistem kesehatan di parlemen atau pemerintahan, siapa lagi?" ujarnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang meminta dokter lebih aktif dalam perumusan regulasi. Rudy bahkan mendorong IDI menghadirkan perwakilan dokter di Senayan untuk memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan.

Rudy menilai keterlibatan dokter diperlukan untuk memperkuat kebijakan pemerataan sumber daya medis dan pelayanan kesehatan.

“Dokter itu harus ada perwakilan dalam mengatur regulasi. Saya bangga beberapa kader dokter yang ada di Kalimantan Timur ini menjadi kepala daerah,” ucapnya.

Rudy menilai dengan semakin banyak dokter yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, diharapkan kepentingan kesehatan masyarakat dapat lebih kuat diperjuangkan, mulai dari ruang pelayanan hingga perumusan regulasi.