Jumlah Dokter Spesialis di Kaltim Belum Ideal, Pemprov Dorong Beasiswa

RRI.CO.ID, Nusantara – Pemenuhan dan pemerataan ketersediaan dokter spesialis masih menjadi tantangan utama dalam layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski jumlah tenaga medis spesialis di wilayah ini terus meningkat, distribusinya dinilai belum ideal karena masih menumpuk di kota-kota besar.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengatakan wilayah Kaltim yang luas serta kondisi geografis yang beragam membuat akses kesehatan belum sepenuhnya setara.

“Pemerataan masih menjadi tantangan penting. Wilayah Kaltim sangat luas dan kondisi geografisnya beragam, menyebabkan akses serta layanan kesehatan belum sepenuhnya setara. Ketersediaan dokter, terutama dokter spesialis, perlu dikuatkan,” ujar Rudy saat menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Timur masa bakti 2025-2028 di Ibu Kota Nusantara, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Berdasarkan data terbaru, jumlah dokter spesialis di Kaltim sebenarnya meningkat dari 930 orang pada 2024 menjadi 986 orang pada 2025. Namun, sebanyak 638 di antaranya terkonsentrasi di Balikpapan (316 orang) dan Samarinda (313 orang).

Sementara itu, sebaran di kabupaten/kota lainnya jauh berada di bawahnya. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Bontang hanya memiliki masing-masing 70-an dokter. Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara, Berau, Paser dan Kutai Barat hanya sekitar 20-40 dokter spesialis. Sementara wilayah perbatasan Mahakam Ulu bahkan sempat hanya memiliki 2 dokter spesialis.

Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa mencetak dokter spesialis memerlukan waktu yang panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Menjadi seorang dokter itu prosesnya lama. Sekolahnya minimum tujuh tahun kalau lulus. Itu baru dokter umum. Untuk dokter spesialis tambah lagi, paling tidak sepuluh tahun,” ujar Rudy.

Selain faktor pendidikan, persoalan daya tarik penempatan di daerah turut dipengaruhi oleh kondisi lokasi, jumlah penduduk, hingga ketersediaan insentif. Karena itu, Pemprov Kaltim tengah menyiapkan regulasi dan skema insentif khusus agar para dokter spesialis bersedia bertugas di kawasan pelosok Kaltim.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kaltim menyiapkan bantuan keuangan pendidikan bagi putra-putri daerah dari jenjang S1 hingga S3, termasuk untuk program spesialis dan subspesialis. Besaran bantuan dapat mencapai Rp30 juta per semester.

“Kami memiliki program Gratis Pol untuk jenjang S1 sampai dengan S3. Termasuk pendidikan dokter dan dokter spesialis bagi putra-putri daerah. Karena tidak bisa melaksanakan praktek kami memberikan beasiswa dana bantuan keuangannya sampai dengan 30 juta setiap semesternya,” ucap Rudy.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mencatat ada 22 rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah yang masih membutuhkan tambahan dokter spesialis. Kebutuhan mendesak meliputi spesialis penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, anak, serta bedah. Selain itu, tenaga dokter spesialis radiologi, anestesi, dan patologi klinik juga dibutuhkan untuk memperkuat layanan penunjang.

“Pemenuhan dokter spesialis masih menjadi perhatian karena sejumlah rumah sakit daerah masih kekurangan tenaga medis penunjang. Penambahan ini harus diikuti pemerataan distribusi, terutama ke daerah yang keterbatasannya cukup tinggi,” kata Jaya.

Jaya optimis melalui sinergi pendidikan, insentif, pembangunan fasilitas, dan kolaborasi organisasi profesi, kesenjangan distribusi dokter spesialis dapat teratasi demi menciptakan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat.