Gubernur Kaltim Minta Dokter Aktif dalam Perumusan Regulasi

RRI.CO.ID, Nusantara – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendorong dokter lebih aktif mengambil bagian dalam perumusan regulasi dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Menurut Rudy, keterlibatan dokter dalam lembaga legislatif maupun pemerintahan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Rudy menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Timur masa bakti 2025-2028 di Ibu Kota Nusantara, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Rudy mengatakan dokter memiliki pemahaman langsung mengenai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, dokter dinilai perlu ikut berada dalam ruang pengambilan keputusan ketika pemerintah menyusun regulasi.

Ia bahkan mendorong IDI menghadirkan perwakilan dokter di Senayan untuk memperjuangkan kepentingan sektor kesehatan dalam proses penyusunan kebijakan nasional.

“Kalau bisa dikirimkan perwakilan dokter mewakili di Senayan. Karena regulasi ini menentukan sekali,” kata Rudy.

Ia menilai keberadaan dokter di lembaga legislatif penting, terutama dalam membahas kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan sumber daya medis dan kesehatan.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi persoalan distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter dan dokter spesialis. Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan yang tepat agar kebutuhan tenaga medis dapat terpenuhi secara lebih merata.

Rudy juga menyoroti panjangnya proses pendidikan dokter. Untuk menjadi dokter, kata dia, seseorang membutuhkan proses pendidikan yang panjang, sementara pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu lebih lama lagi.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan regulasi dan insentif yang mampu mendukung keberadaan dokter di daerah. Rudy menilai kebijakan tersebut harus memperhatikan proses pendidikan serta tanggung jawab besar yang diemban profesi dokter.

“Saya melihat khususnya Kalimantan Timur masih banyak sekali kekurangan dokter, medis. Karena menjadi seorang dokter lama prosesnya. Tidak bisa pakai AI, tidak bisa di orbit dan tidak bisa dikarbit. Harus by process. Sekolahnya minimum tujuh tahun kalau lulus. Untuk dokter spesialis tambah lagi,” ujarnya.

Rudy juga meminta dokter tidak hanya berperan sebagai tenaga medis, tetapi ikut memperkuat struktur dan tata kelola bidang kesehatan. Ia menilai dokter dapat memberikan kontribusi lebih luas dalam penyusunan kebijakan maupun pengelolaan institusi kesehatan.

“Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, IDI ini merupakan mitra yang sangat strategis dalam membangun sistem kesehatan yang kuat,” ucap Rudy.

Ia berharap IDI Kaltim dapat memberikan gagasan dan inovasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan.

Ketua PB IDI Dukung Dokter Terlibat dalam Politik

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr. dr. Slamet Budiarto mendukung dorongan agar dokter lebih aktif terlibat dalam politik dan pemerintahan.

Slamet mengatakan dokter tidak perlu lagi menganggap politik sebagai sesuatu yang tabu. Menurutnya, dokter dapat bergabung dengan partai politik maupun lembaga pemerintahan selama tetap membawa kepentingan dan ideologi kesehatan.

“Sekarang saya mau pasang badan, silakan berpolitik masuk ke partai manapun. Tapi ideologinya adalah ideologi kesehatan,” kata Slamet.

Slamet menilai keterlibatan dokter dalam lembaga legislatif maupun eksekutif penting karena kebijakan kesehatan membutuhkan pemahaman dari orang yang memahami persoalan medis dan pelayanan kesehatan secara langsung.

Ia menyebut dokter memiliki sejarah panjang dalam pembangunan bangsa, termasuk keterlibatan sejumlah dokter dalam pemerintahan dan perjuangan kebangsaan.

Menurut Slamet, kehadiran dokter di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat membantu memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sistem kesehatan Indonesia.

Menurutnya, IDI juga perlu tetap solid agar dapat menjalankan fungsi organisasi dalam memperjuangkan kebijakan, perlindungan profesi, serta kepentingan kesehatan masyarakat.