KBRN, Nusantara : Skema pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) kian diminati investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Total potensi investasi yang tengah disiapkan melalui berbagai proyek KPBU saat ini telah mencapai lebih dari Rp135,1 triliun, mencakup sektor hunian, jalan, dan infrastruktur pendukung.

Ketertarikan investor ini kian meningkat seiring penguatan tata kelola dan penyederhanaan proses oleh Otorita IKN, yang dipimpin Basuki Hadimuljono.

Skema KPBU menjadi salah satu andalan utama dalam mempercepat pembangunan IKN. Proyek-proyek KPBU kini berjalan lebih efisien namun tetap transparan, berkat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

BACA JUGA:

IKN Dapat Suntikan Dana Rp132 Triliun dari KPBU

Dua proyek hunian KPBU unsolicited atau proyek yang diajukan secara inisiatif oleh pihak swasta, kini resmi masuk tahap implementasi usai memperoleh persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan dari Kementerian Keuangan serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Yakni Pembangunan 8 Tower Hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP 1A (288 unit, tipe 190 m²) dan pembangunan 109 Rumah Tapak oleh PT Intiland di WP 1B dan 1C (tipe 390 m²).

Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal II 2025 dan langsung masuk tahap konstruksi.

Investor lainnya juga menunjukkan komitmen kuat dengan skema KPBU. Yakni Ciputra Nusantara dan Konsorsium asing IJM–CHEC telah menyelesaikan Feasibility Study (FS) dan sedang dalam proses evaluasi.

Sementara Konsorsium Triniti–Truba dan Maxim berada di tahap akhir penyusunan studi kelayakan. Ketiga proyek tambahan oleh Adhi Karya, Samsung C&T–Brantas Abipraya, dan Konsorsium PJ-IC Bee Invest juga sudah memperoleh Letter-to-Proceed (LtP) dan tengah menyusun FS. Total investasi sektor hunian ini diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun.

BACA JUGA:

Otorita IKN Kembali Teken Investasi Senilai Rp3,5 Triliun

Di luar sektor hunian, proyek KPBU Jalan dan Terowongan Multi Utilitas (MUT) juga berkembang pesat. Lima calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia saat ini dalam proses FS dan evaluasi, dengan nilai investasi indikatif mencapai Rp71,8 triliun, termasuk Rp55 triliun dari luar negeri.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan KPBU bukan sekadar percepatan pembangunan, melainkan juga memperkuat akuntabilitas.

“Transparansi dan good governance adalah kunci. Kami melibatkan kementerian, swasta, hingga auditor pemerintah dalam proses due diligence,” ujar Basuki di IKN, Minggu (8/6/2025).

BACA JUGA:

Basuki Buka Peluang Investasi Properti di IKN

Tingginya minat bahkan membuat sembilan calon investor KPBU sektor hunian belum bisa ditetapkan sebagai pemrakarsa, karena alokasi KPBU AP juga harus mempertimbangkan sektor lainnya.

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, menyebut mereka tetap akan diundang untuk mengikuti proses tender atau skema KPBU solicited.

“Kami akan mengundang mereka nantinya mengikuti KPBU sebagai peserta tender, atau melalui skema KPBU solicited”, jelas Agung.

Dengan fondasi tata kelola yang kuat dan minat investor yang terus tumbuh, skema KPBU kini menjadi tulang punggung pembangunan berkelanjutan IKN, proyek masa depan yang inklusif dan terbuka bagi dunia usaha dari seluruh penjuru dunia.