RRI.CO.ID, Sendawar – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yonavia, menilai pendidikan politik memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Hal itu disampaikannya saat kegiatan reses di Kampung Eheng, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu 11 April 2026.

Legislator perempuan asal Kubar ini menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap proses politik dan fungsi lembaga negara.

Menurutnya, pendidikan politik mampu meningkatkan kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban sebagai bagian dari sistem demokrasi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam berbagai proses politik.

“Tujuan literasi politik ini supaya minimalisasi praktik politik uang, peningkatan literasi digital pemilih dan penguatan kontrol sosial masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui pendidikan politik yang komprehensif, masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan lebih sulit dipengaruhi oleh iming-iming materi jangka pendek sehingga praktik politik uang dapat diminimalisir secara signifikan.

Selain itu, pemahaman politik yang baik turut membantu warga dalam menyaring hoaks serta disinformasi kampanye di media sosial melalui peningkatan literasi digital yang mumpuni.

“Jangan cepat percaya pada informasi yang belum tentu benar, karena sekarang banyak sekali berita yang tidak jelas dan mudah memancing emosi,” ujarnya.

Pada akhirnya, upaya edukasi ini akan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawal janji-janji politik setelah masa pemilihan usai sebagai bentuk penguatan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Selain itu, pendidikan politik juga dinilai mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga pengawasan terhadap kebijakan publik.

“Pendidikan politik harus dilakukan bersama oleh pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Sementara itu pemerhati kebijakan publik dan sosial politik Kutai Barat, Sahadi, menekankan pentingnya pendidikan politik yang masif bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas demokrasi dan angka partisipasi dalam pemilihan umum. Pendidikan politik dinilai bukan sekadar sosialisasi tata cara mencoblos, melainkan upaya membangun kesadaran kritis warga negara.

“Apalagi sekarang ada wacana supaya kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD, Gubernur nanti ditunjuk presiden seperti menteri. Nah ini perlu kesadaran yang kuat dari masyarakat supaya hak konstitusional kita tidak diambil atau dirampas,” ujarnya.

Mantan pejabat Pemkab Kubar ini mendorong KPU dan Bawaslu untuk tidak bekerja sendiri. Keterlibatan institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga partai politik sangat krusial dalam memberikan edukasi yang netral dan substansial.

"Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh kalau pemilihnya cerdas. Pendidikan politik adalah investasi jangka panjang agar masyarakat tidak hanya menjadi objek suara, tetapi subjek yang menentukan arah kebijakan daerah maupun nasional," ucap Sahadi.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat pada kontestasi politik mendatang tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas demi menghasilkan pemimpin yang berintegritas.