legislator Yonavia Dorong Literasi Politik untuk Perkuat Demokrasi Daerah

RRI.CO.ID, Sendawar – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yonavia, mendorong penguatan demokrasi daerah melalui peningkatan literasi politik masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan reses bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang berfokus pada Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah di Kampung Eheng, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Sabtu, 11 April 2026.

Dalam dialog bersama warga, Yonavia mengingatkan pentingnya sikap kritis terhadap arus informasi, terutama di tengah maraknya hoaks yang beredar di media sosial.

“Literasi politik itu hak masyarakat. Jangan cepat percaya pada informasi yang belum tentu benar, karena sekarang banyak sekali berita yang tidak jelas dan mudah memancing emosi,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin ke depan. Menurutnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan politik warga.

“Kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih pemimpin, agar demokrasi kita bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerhati kebijakan publik dan sosial politik Kutai Barat, Sahadi, memaparkan materi mengenai pentingnya pendidikan politik warga sebagai fondasi demokrasi.

Ia menjelaskan, pendidikan politik memiliki fungsi strategis, mulai dari meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses politik dan fungsi lembaga negara, hingga mendorong partisipasi aktif dalam pemilu, musrenbang, dan pengawasan kebijakan publik.

“Pendidikan politik juga penting untuk membangun masyarakat yang kritis terhadap isu-isu seperti korupsi, hoaks, dan politik uang, sekaligus mengurangi sikap apatis terhadap dunia politik,” ucapnya.

Menurut Sahadi, kondisi literasi politik di Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan positif, terutama di wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan yang memiliki pertumbuhan pendidikan dan aktivitas komunitas cukup baik.

Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan, seperti fluktuasi partisipasi politik di wilayah pedalaman, rendahnya pemahaman politik dasar, serta tingginya pengaruh hoaks dan misinformasi di media sosial. Selain itu, apatisme politik di kalangan pemilih muda juga menjadi perhatian.

Di sisi lain, Sahadi melihat peluang besar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mendorong meningkatnya diskursus publik dan kesadaran politik masyarakat. Digitalisasi informasi serta peran desa juga dinilai potensial sebagai pusat edukasi politik berbasis komunitas.

Mantan Asisten 3 Setkab Kutai Barat ini menekankan perlunya strategi terpadu untuk meningkatkan kesadaran politik. Di antaranya melalui program pendidikan politik reguler oleh pemerintah daerah, penguatan peran partai politik dalam kaderisasi, serta dukungan lembaga pendidikan dan media dalam menyajikan informasi politik yang akurat dan edukatif.

“Peran masyarakat sipil juga penting, misalnya melalui diskusi warga, sekolah politik rakyat, atau gerakan anti-hoaks berbasis komunitas,” katanya.

Sahadi menegaskan, peningkatan literasi politik akan berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi, mulai dari meningkatnya partisipasi publik, penguatan akuntabilitas pemerintah, hingga menekan praktik politik uang dan penyebaran hoaks.

“Jika masyarakat melek politik, maka akan lahir pemimpin yang berkualitas karena dipilih berdasarkan informasi, bukan transaksi,” ujar pria yang pernah bertarung di Pilkada Kubar 2024 tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan literasi politik masyarakat di Kalimantan Timur terus meningkat sehingga mampu membangun budaya demokrasi yang cerdas, inklusif, dan bertanggung jawab, terutama dalam mendukung peran daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.