Akibat Jalan Rusak, Dua Warga Deraya Kutai Barat Meninggal saat Cari Pertolongan

RRI.CO.ID, Sendawar – Buruknya infrastruktur jalan di pedalaman kembali memakan korban jiwa. Nestapa itu terjadi di kampung Deraya, salah satu desa tertinggal di kecamatan Bongan, kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Kepala Kampung Deraya, Syahrani, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, dua warganya meninggal dunia di perjalanan akibat terlambat mendapatkan penanganan medis.

Tragedi memilukan ini terjadi lantaran akses jalan dari kampung menuju pusat layanan kesehatan di ibu kota kecamatan rusak parah dan terisolasi.

“Dua kali warga kami meninggal karena tidak sempat mendapatkan pertolongan. Satu orang meninggal di jalan darat sekitar pukul dua dini hari, dan satu lagi meninggal saat kami evakuasi menggunakan perahu,” ujar Syahrani kepada RRI Sendawar, Jumat 5 Juni 2026.

Syahrani menjelaskan, jalan tanah kuning sepanjang 34 kilometer menjadi satu-satunya urat nadi warga. Ketika cuaca cerah dan jalan kering, perjalanan menuju kecamatan sebenarnya bisa ditempuh dalam waktu dua hingga tiga jam saja. Namun, begitu hujan deras mengguyur, jalur tersebut berubah menjadi kubangan lumpur pekat.

Kondisi ekstrem ini membuat waktu tempuh melonjak drastis. Warga dari Kampung Gerunggung bahkan membutuhkan waktu satu setengah hari hanya untuk mencapai Kampung Deraya, sebelum melanjutkan perjalanan ke ibu kota kecamatan.

Bagi pasien dalam kondisi darurat yang mengejar waktu emas (golden period), keterlambatan ini harus dibayar mahal dengan taruhan nyawa.

Kenyataan pahit ini membuat Syahrani prihatin sekaligus kecewa. Ia menilai tragedi seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi di tengah kemajuan zaman.

“Kita sudah puluhan tahun merdeka. Seharusnya tidak ada lagi warga yang kehilangan nyawa hanya karena sulit mengakses layanan kesehatan akibat jalan rusak. Kemerdekaan itu bagi kami di pedalaman ini rasanya seperti mimpi, kok daerah lain sudah maju tapi kami di empat desa ini masih tertinggal,” ucapnya.

Meski hidup dalam keterbatasan akses, semangat warga tiga kampung tertinggal di Kecamatan Bongan, yakni Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung untuk bertahan hidup dan menggerakkan ekonomi tidak pernah surut.

Mereka menolak pasrah, dan perjuangan para petinggi kampung yang terus menyuarakan jeritan hati masyarakat ini akhirnya membuahkan hasil nyata. Kini Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Barat menhyatakan segera melakukan perbaikan.

“Alhamdulilah dan terimakasih atas perhatian pemerintah terutama pak Bupati dan Pak Gubernur yang sudah memperhatikan kampung kami yang masih terisolir ini,” ujarnya.

Merespons jeritan warga pedalaman tersebut, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menyatakan bahwa pemenuhan infrastruktur di wilayah Kecamatan Bongan kini menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mengakui, hingga tahun 2026 ini masih ada tiga kampung di wilayah tersebut yang menyandang status kampung tertinggal, yaitu Kampung Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung.

"Kami sangat memahami urgensi ini. Oleh karena itu, Pemkab Kutai Barat bergerak cepat mengusulkan bantuan ke pemerintah provinsi. Melalui sinkronisasi anggaran, penanganan terhadap ruas konektivitas ini akan memberikan dampak signifikan untuk membuka akses pelayanan publik lain seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga listrik," kata Bupati Frederick Edwin dalam konferensi pers di kantor Pemkab Kubar, Kamis 4 Juni 2026.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kubar, Merisa Dilang, membeberkan alasan teknis mengapa penanganan wilayah tersebut terkesan lambat selama ini.

Menurutnya, selain karena faktor efisiensi anggaran akibat jumlah penduduk yang relatif sedikit yakni 759 jiwa di empat kampung tertinggal, kendala terbesar adalah status hukum lahan.

"Jalur tersebut dulunya masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sehingga pemerintah tidak bisa membangun fasilitas publik tanpa izin pinjam pakai. Baru pada tahun 2023 setelah kami inisiasi, statusnya resmi dilepas menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan non-hutan. Setelah statusnya clear, barulah pemerintah bisa turun penuh," ujarnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kubar, Michael Hermawan, menambahkan, dari total 45 kilometer jalan, sepanjang 10,17 kilometer sudah berstatus mantap (aspal/beton) berkat cicilan proyek sejak 2017 hingga 2025 dengan anggaran Rp69,57 miliar.

"Sisa 34 kilometer yang masih berupa tanah itulah yang kami tuntaskan tahun 2026 ini melalui kolaborasi dengan Pemprov Kaltim. Pemkab Kubar mengucurkan Rp10 miliar untuk rigid beton di bagian depan (muara), lalu dilanjutkan oleh Pemprov Kaltim sebesar Rp135 miliar untuk pengaspalan sepanjang 19,2 kilometer dan agregat 14,8 kilometer. Sesuai instruksi Gubernur, konektivitas ini harus tembus sampai ke kampung paling ujung, yaitu Gerunggung, tahun ini juga," ucap Michael.

Komitmen besar ini membawa secercah harapan baru bagi warga di tiga desa tertinggal. Mereka berharap proyek fisik, menjadi simbol kemerdekaan agar tidak ada lagi nyawa yang harus melayang di tengah kepungan lumpur jalanan.