Bupati Kubar Apresiasi Bantuan Pemprov Bangun Jalan menuju Kampung Tertinggal

RRI.CO.ID, Sendawar - Bupati Kutai Barat (Kubar), Frederick Edwin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) atas dukungan pembangunan infrastruktur jalan menuju wilayah pedalaman Kecamatan Bongan

Menurut Edwin, dukungan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam membantu percepatan pembangunan pada wilayah yang masih membutuhkan peningkatan konektivitas.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan terhadap pembangunan di Kutai Barat,” kata Bupati Edwin, dalam press conference di lantai III Kantor Bupati Kubar, Kamis 4 Juni 2026.

Ia menjelaskan Pemerintah Kubar sebelumnya telah mengusulkan bantuan untuk percepatan penanganan jalan menuju kampung tertinggal di Kecamatan Bongan.

Usulan tersebut kemudian dibahas bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan disepakati untuk ditangani melalui APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi sekitar Rp135 miliar. Sementara Pemkab Kubar turut menganggarkan Rp10 miliar untuk mendukung penanganan ruas yang sama.

Edwin mengungkapkan, sebelum memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi, Pemkab Kubar telah melakukan penanganan bertahap sejak 2017 hingga 2025 dengan total anggaran sekitar Rp69,57 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk rekonstruksi jalan sepanjang 8,25 kilometer, pembangunan satu unit jembatan Bailey, serta sejumlah jembatan darurat guna menjaga konektivitas masyarakat.

Tantangan pembangunan pada ruas tersebut juga tidak ringan karena jalur menuju kawasan pedalaman harus melintasi sedikitnya 12 titik sungai dan anak sungai.

“Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ucap Edwin.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pemerataan pembangunan hingga ke kampung-kampung yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.